Profile Pejabat Sesuai Periode

1. Periode Tahun 1966-1973

Pada periode ini merupakan titik awal berdirinya Direktorat Jenderal. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 170 Tahun 1966. Biro Urusan Agama Hindu Bali ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha dengan susunan organisasinya diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 56 Tahun 1967.

Direktur Jenderal Bimas Hindu dan Buddha dijabat oleh I.B.P Mastra. Beliau adalah Dirjen Bimas Hindu Bali dan Buddha yang pertama. Beliau menjabat dari tahun 1967-30 Agustus 1973. Alamat kantor di Gedung Departemen Agama ke Jl. Thamrin No. 6 Jakarta.

Pada masa beliau berhasil menegerikan Sekolah Pendidikan Guru Dwijendra Denpasar (tahun 1968), pendirian Pendidikan Guru Agama (PGA) Hindu Negeri Singaraja dan PGA Hindu Negeri Mataram (tahun 1969) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1969.

2. Periode Tahun 1973-1985

Pada tanggal 31 Agustus 1973, Gde Pudja, MA, SH dilantik sebagai Dirjen Bimas Hindu dan Buddha yang kedua.

Pada periode ini mulai ada terjemahan dan penerbitan buku-buku dari berbagai bagian dari Kitab Weda, seperti Manawa Dharma Sastra, Upanisad dan buku-buku lainnya sebagai rintisan dalam penyebaran kitab-kitab suci agama Hindu dan tidak hanya itu saja pada periode ini juga didirikan Sekolah Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri (PGAHN) di Denpasar, Singaraja dan Mataram berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1980, yang didukung dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 1980 yang dituangkan dalam Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha.

3. Periode Tahun 1985-1994

Pada tanggal 10 September 1985, Drs. I Gusti Agung Gede Putra dilantik sebagai Dirjen Bimas Hindu dan Buddha yang ke tiga.

Pada masa periode ini beliau disamping masih melanjutkan penerbitan buku-buku dari berbagai bagian dari Kitab Weda yang telah dilakukan sebelumnya, periode ini ditambah dengan adanya pengadaan lebih lanjut dilengkapi dengan pengadaan buku-buku agama yang sifatnya praktis. Pada waktu kepemimpinan beliau ada diterbitkannya Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi yang telah mengisyaratkan bahwa seorang Guru Agama harus berpendidikan tinggi minimal tingkat Diploma II (D.II) untuk guru-guru SD dan Diploma III (D.III) untuk guru SLTP. Akhirnya berdasarkan konsekuensi dari kebijakan nasional tersebut PGAHN Denpasar, Singaraja maupun Mataram dibubarkan.

Melaksanakan program penyetaraan D.II dan D.III melalui Program Belajar Jarak Jauh yang bekerjasama dengan Universitas Terbuka dengan tujuan meningkatkan kualifikasi pendidikan guru-guru agama Hindu.

Dengan maksud untuk pengadaan calon guru-guru agama Hindu tingkat SD dan SLTP dengan kualifikasi D.II dan D.III kemudian dirintislah usaha mendirikan Akademi Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri itupun atas dasar Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 58B tanggal 25 Mei 1993. Akademi Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri Denpasar yang disingkat APGAHN Denpasar diresmikan dengan membuka program studi Diploma II dan Diploma III jurusan Pendidikan Agama Hindu dengan Direktur Utama adalah I Gede Sura.

4. Periode Tahun 1994-1997

Pada periode ini tepatnya pada tanggal 18 Nopember 1994, I Ketut Pasek dilantik menjadi Dirjen Bimas Hindu dan Buddha yang keempat.

Pada periode ini program penyetaraan D.II bagi guru-guru pendidikan agama Hindu dapat dituntaskan, APGAHN Negeri Denpasar juga mulai menghasilkan alumnusnya untuk program D.II maupun D.III yang secara bertahap. Kemudian alumnus tersebut diangkat sesuai dengan tersedianya formasi. Pada kepemimpinan beliau banyak disumbangkan pengeras suara untuk sarana dan tempat persembahyangan juga pencetakan buku-buku suci agama Hindu maupun Buddha yang tidak kalah pentingnya juga ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang lainnya.

5. Periode Tahun 1997-2000

Pada periode ini tepatnya pada tanggal 30 Juli 1997, Ir. I Wayan Gunawan dilantik menjadi Dirjen Bimas Hindu dan Buddha yang kelima, namun sebelumnya ada kekosongan pimpinan (vacum of power) dan pada waktu transisi itu kepemimpinan di isi oleh Drs. Budi Setiawan, M.Sc sebagai Plt. Dirjen Bimas Hindu dan Buddha yang juga merangkap sebagai Direktur Urusan Agama Buddha.

Pada masa kepemimpinan beliau penataan administrasi dan disiplin pegawai beliau mendapat perhatian khusus didasarkan latar belakang beliau sebagai ANgkatan.

Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar berhasil dillakukan pada periode ini, berdasarkan atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1999 tertanggal 3 Maret 1999 tentang pendirian STAHN Denpasar yang ditandatangani oleh Presiden RI ( Prof. DR. BJ. Habibie). Dalam Keputusan Presiden ini STAHN Denpasar diperkenankan membuka empat jurusan yaitu : Jurusan Pendidikan Agama Hindu, Penerangan Agama Hindu, Hukum Agama Hindu dan Jurusan Filsafat Agama Hindu. Selanjutnya pada tanggal 10 April 1999 STAHN Denpasar diresmikan oleh Menteri Agama Prof. Drs. A. Malik Fajar, M.Sc. pada tanggal 9 September 1999, dan Bapak Drs. I Wayan Suarjaya, M.Si diangkat sebagai Ketua STAHN Denpasar beliau juga yang merintis terjemahan kitab suci ke Bahasa Indonesia.

6. Periode Tahun 2000-2006

Tanggal 29 Mei 2000, Drs. I Wayan Suarjaya, M.Si dilantik menjadi Dirjen Bimas Hindu dan Buddha yang keenam.

Pada masa beliau berhasil mendirikan 2 STAHN baru, yaitu Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram di Nusa Tenggara Barat dan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya di Kalimantan Tengah (berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2001 tanggal 21 Pebruari 2001).

Pada saat itu juga dirintis pembukaan program pasca sarjana pada STAHN Denpasar dengan konsentrasi Brahmawidya (theology).

Kemudian pada periode ini terjadi perubahan yang cukup signifikan, yaitu terjadi pengembangan struktur Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha sesuai PERPRES No. 63 Tahun 2005 tanggal 14 Oktober 2005, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2006 tanggal 24 Januari 2006 yaitu pemekaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

7. Periode Tahun 2006-2014

Tanggal 8 Juni 2006, kepemimpinan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dipercayakan kepada Prof. Dr. IBG Yudha Triguna, MS. Beliau dilantik menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu yang ketujuh.

Dalam melaksanakan tugasnya beliau menggunakan pola Kepemimpinan Demokratis. Dengan penerapan pola tersebut, iklim organisasi dan budaya kerja pegawai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dapat ditingkatkan. Disamping itu beliau juga memiliki strategi yang sangat jitu dalam memperjuangkan anggaran dengan pola standar minimal pelayanan, sehingga anggaran Ditjen Bimas Hindu dari tahun ke tahun bisa meningkat. Dengan meningkatnya anggaran tersebut program kerja Ditjen Bimas Hindu dapat berjalan secara baik dan lancar. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya bantuan tempat ibadah, bantuan lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.

Pada periode kepemimpinan beliau juga diterbitkan Ijin Operasional Pembukaan Program Studi maupun Pendirian Perguruan Tinggi Agama Hindu, antara lain:

  • Ijin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung untuk Program Strata Satu Program Studi Pendidikan Agama dengan Surat Keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor DJ.V/104/SK/2007 (sekarang terakreditasi B berdasarkan Keputusan BAN-PT No.049/BAN-PT/Ak-XIV/S1/I/2012).
  • Ijin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Sentana Sulawesi Tengah untuk Program Studi Pendidikan Agama Hindu dengan Surat Keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor DJ.V/73/SK/2008.
  • Ijin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Gema Tetabuan Sulawesi Utara untuk Program Strata Satu Program Studi Penerangan Agama dengan Surat Keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor DJ.V/128/SK/2010.
  • Ijin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Shantika Dharma Malang Jawa Timur untuk Program Strata Satu Program Studi Pendidikan Agama Hindu dengan Surat Keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor DJ.V/153/SK/2010.
  • Pengembangan prodi pendidikan Strata Satu (S1) meliputi: Pendidikan Agama Hindu, Hukum Agama Hindu, Kesehatan Ayur Weda, Pendidikan Seni Tari Keagamaan, Pendidikan Seni Karawitan Keagamaan Hindu, Pendidikan Seni Rupa dan Ornamen Hindu di Universitas Hindu Indonesia Denpasar; Pendidikan Bahasa dan Sastra Agama Hindu di STKIP Amlapura; Penerangan Agama Hindu di STKIP Singaraja.
  • Pengembangan Program Magister (S2) meliputi: Ilmu Pendidikan Agama Hindu (Dharma Acarya) di IHDN Denpasar; Pendidikan Agama Hindu, dan Evaluasi Pendidikan Agama Hindu di UNHI Denpasar; serta Ilmu Komunikasi Agama di STAHN Gde Pudja Mataram. Pengembangan Program Doktor (S3) meliputi: Ilmu Agama pada IHDN Denpasar; Ilmu Agama dan Kebudayaan, Pendidikan Agama Hindu di UNHI Denpasar.

Beliau juga melakukan percepatan kualifikasi Guru Agama Hindu dari D2/D3 menjadi S1 (sebagai syarat minimal pendidikan guru) melalui Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ). Ada seribu lebih guru secara serentak dikualifikasi. Disamping melakukan percepatan kualifikasi, juga dilakukan Sertifikasi Guru Agama. Sebanyak 5.000 orang guru telah disertifikasi.Terobosan lain yang beliau lakukan adalah meningkatkan kualitas tenaga akademik dosen melalui pengembangan Short Course and Research luar negeri. Program Riset Agama dan Tradisi Hindu (RATIH) di Belanda dan Short Course Kesehatan Ayur Weda, dan Pendalaman Sansekerta ke India.

8. Periode Tahun 2014 sekarang

Pada tanggal 17 Oktober 2014, Prof. Drs. I Ketut Widnya, M.A., M.Phil., Ph.D dilantik menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu yang kedelapan.

Beliau lahir di Serangan Badung, 10 Juni 1962 dan diangkat menjadi Pegawai pada Ditjen Bimas Hindu-Budha tanggal 1 Maret 1989, kemudian tanggal 1 Juli 1993 menjadi Pembimbing Masyarakat Hindu pada Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya melanjutkan sekolah S2 dan S3 di University Of Delhi dan menjadi Guru Besar tahun 2009. Terhitung tanggal 2 Oktober 2009 diangkat menjadi Ketua STAHN Gde Pudja Mataram dan kemudian menjadi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama R.I sampai saat ini.