Jumat, 10 April 2015, 22:30

Sejarah & Kepemimpinan

Sejarah Terbentuknya

Didasari perjuangan umat Hindu Bali yang menuntut Hindu sebagai agama bukan sebagai suatu aliran/kepercayaan sehingga tahun 1952, Pemerintah Daerah Bali membentuk Kantor Dinas Urusan Agama Otonomi Khusus untuk penduduk beragama Hindu di Bali. Umat Hindu khususnya yang ada di Bali terus mengupayakan dan memperjuangkan kepada pemerintah agar Hindu diakui sebagai suatu agama dan diberikan tempat/kedudukan di lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia. Tuntutan ini baru terlaksana pada tahun 1960 dengan dibentuknya Bagian Urusan Hindu Bali pada Departemen Agama Republik Indonesia. Penetapan ini didasarkan atas dasar Keputusan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 1960 disusul dengan penyempurnaannya berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 1961 dan kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1961. Pada tahun 1963 terjadi perkembagan dengan peningkatan struktur dari Bagian Urusan Hindu Bali menjadi Biro Urusan Hindu Bali yang didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 1963. Struktur Biro Urusan Hindu Bali dilengkapi dengan Bagian Umum, Bagian Pendidikan dan Bagian Penerangan. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 170 Tahun 1966, Biro Urusan Agama Hindu Bali ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha, dengan susunan organisasinya diatur atas dasar Keputusan Menteri Agama RI No. 56 Tahun 1967. Setelah sekian lama, akhirnya di tahun 2006 terjadi pemekaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sesuai PERPRES No. 63 Tahun 2005 tanggal 14 Oktober 2005, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2006 tanggal 24 Januari 2006. yaitu pemekaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Sejarah Kepemimpinan (Dirjen)

I.B.P Mastra (1966 1973) merupakan Direktur Jenderal Bimas Hindu dan Budha yang pertama. Beliau merintis pengenalan agama Hindu dan Budha di tengah-tengah kehidupan agama lainnya. Pada tahun 1968, berhasil menegerikan Sekolah Pendidikan Guru Dwijendra Denpasar. Kemudian disusul dengan pendirian Sekolah Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri Singaraja dan Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri Mataram berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1969.

Gde Pudja, SH., MA (1973 1985) dilantik sebagai Dirjen Bimas Hindu dan Budha yang kedua pada tanggal 31 Agustus 1973. Pada masa beliau mulai ada terjemahan dan penerbitan buku-buku dari berbagai bagian dari Kitab Suci Weda, seperti Manawa Dharma Sastra, Upanisad dan buku-buku lainnya sebagai rintisan dalam penyebaran kitab-kitab suci agama Hindu. Tidak hanya itu saja, pada periode ini juga didirikan Sekolah Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri (PGAHN) di Denpasar, Singaraja dan Mataram berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1980, yang didukung dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 1980 yang dituangkan dalam Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha.

Drs. I Gusti Agung Gede Putra (1985 1994) dilantik sebagai Dirjen Bimas Hindu dan Budha yang ketiga pada tanggal 10 September 1985. Pada masa beliau, disamping masih melanjutkan penerbitan buku-buku Kitab Weda yang telah dilakukan sebelumnya, juga ditambah dengan pengadaan buku-buku agama yang lebih praktis. Pada era kepemimpinan beliau terbit Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah mengisyaratkan bahwa seorang Guru Agama harus berpendidikan tinggi minimum tingkat Diploma II (D.II) untuk guru-guru SD dan Diploma III (D.III) untuk guru SLTP. Konsekuensi dari kebijakan nasional tersebut PGAHN Denpasar, Singaraja maupun Mataram dibubarkan. Dengan tujuan meningkatkan kualifikasi pendidikan guru-guru agama Hindu tingkat sekolah dasar, dengan melaksanakan program penyetaraan D.II melalui program belajar jarak jauh yang bekerjasama dengan Universitas Terbuka. Kemudian dirintislah usaha mendirikan Akademi Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri, dengan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 58B tanggal 25 Mei 1993. Akademi Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri Denpasar (APGAHN) Denpasar diresmikan dengan membuka program studi Diploma II dan Diploma III jurusan Pendidikan Agama Hindu.

I Ketut Pasek (1994 1997) dilantik menjadi Dirjen Bimas Hindu dan Budha yang keempat pada tanggal 18 Nopember 1994. Pada kepemimpinan beliau, program penyetaraan D.II bagi guru-guru pendidikan agama Hindu dapat dituntaskan, APGAHN Negeri Denpasar juga mulai menghasilkan alumni untuk program D.II dan D.III secara bertahap. Kemudian alumni tersebut diangkat sesuai dengan tersedianya formasi. Juga banyak disumbangkan pengeras suara untuk sarana dan tempat persembahyangan serta pencetakan buku-buku agama Hindu maupun Budha untuk dibagikan kepada umat.

Brigjend TNI Ir. I Wayan Gunawan (1997 2000) dilantik menjadi Dirjen Bimas Hindu dan Budha yang kelima pada tanggal 30 Juli 1997. Pada masa jabatan beliau, penataan administrasi dan disiplin pegawai menjadi perhatian awal. Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Denpasar berhasil dilaksanakan, dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1999 tertanggal 3 Maret 1999 tentang pendirian STAHN Denpasar dan pada tanggal 10 April 1999 STAHN Denpasar diresmikan oleh Menteri Agama RI, Prof. Drs. A. Malik Fajar, M.Sc. Namun sebelumnya ada kekosongan pimpinan (vacum of power) dan pada waktu transisi itu kepemimpinan diisi oleh Drs. Budi Setiawan, M.Sc sebagai Plt. Dirjen Bimas Hindu dan Budha sekaligus merangkap sebagai Direktur Urusan Agama Budha.

Drs. I Wayan Suarjaya, M.Si (2000 2006) dilantik menjadi Dirjen Bimas Hindu dan Budha yang keenam pada tanggal 29 Mei 2000. Pada masa kepemimpinan beliau, berhasil melakukan penegerian STAH Gde Pudja Mataram di NTB dan STAH Tampung Penyang Palangkaraya di Kalimantan Tengah dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2001 tanggal 21 Pebruari 2001. Selain itu juga dirintis pembukaan program pasca sarjana pada STAHN Denpasar dengan konsentrasi Brahmawidya (theology).

Prof. Dr. IBG Yudha Triguna, MS (2006 2014) dilantik menjadi Dirjen Bimas Hindu yang ketujuh pada tanggal 23 Juni 2006. Pada masa kepemimpinan Beliau, banyak keberhasilan yang telah dilakukan dalam memimpin Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu seperti, pemberian Ijin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung untuk Program Strata Satu Program Studi Pendidikan Agama dengan Surat Keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor DJ.V/104/SK/2007 (sekarang terakreditasi B berdasarkan Keputusan BAN-PT No.049/BAN-PT/Ak-XIV/S1/I/2012). Menetapkan Ijin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Sentana Sulawesi Tengah untuk Program Studi Pendidikan Agama Hindu dengan Surat Keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor DJ.V/73/SK/2008. Pemberian Ijin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Gema Tetabuan Sulawesi Utara untuk Program Strata Satu Program Studi Penerangan Agama dengan Surat Keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor DJ.V/128/SK/2010. Penetapan Ijin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Shantika Dharma Malang Jawa Timur untuk Program Strata Satu Program Studi Pendidikan Agama Hindu dengan Surat Keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor DJ.V/153/SK/2010. Disamping pendirian perguruan tinggi Hindu, beliau juga melakukan pengembangan program studi baru pada PTAH Negeri dan Swasta. Pengembangan prodi pendidikan Strata Satu (S1) meliputi: Pendidikan Agama Hindu, Hukum Agama Hindu, Kesehatan Ayur Weda, Pendidikan Seni Tari Keagamaan, Pendidikan Seni Karawitan Keagamaan Hindu, Pendidikan Seni Rupa dan Ornamen Hindu di Universitas Hindu Indonesia Denpasar; Pendidikan Bahasa dan Sastra Agama Hindu di STKIP Amlapura; Penerangan Agama Hindu di STKIP Singaraja. Pengembangan Program Magister (S2) meliputi: Ilmu Pendidikan Agama Hindu (Dharma Acarya) di IHDN Denpasar; Pendidikan Agama Hindu, dan Evaluasi Pendidikan Agama Hindu di UNHI Denpasar; serta Ilmu Komunikasi Agama di STAHN Gde Pudja Mataram. Pengembangan Program Doktor (S3) meliputi: Ilmu Agama pada IHDN Denpasar; Ilmu Agama dan Kebudayaan, Pendidikan Agama Hindu di UNHI Denpasar. Beliau juga melakukan percepatan kualifikasi Guru Agama Hindu dari D2/D3 menjadi S1 (sebagai syarat minimal pendidikan guru) melalui Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ). Sebanyak seribu lebih guru secara serentak dikualifikasi antara tahun 2008 2011. Disamping melakukan percepatan kualifikasi, juga dilakukan Sertifikasi Guru Agama. Lebih dari lima ribu orang guru telah disertifikasi.Terobosan lain yang beliau lakukan adalah meningkatkan kualitas tenaga akademik dosen melalui pengembangan Short Course and Research luar negeri. Program Riset Agama dan Tradisi Hindu (RATIH) di Belanda dan Short Course Kesehatan Ayur Weda, dan Pendalaman Sansekerta ke India.

Prof. Drs. I Ketut Widnya, M.A., M.Phil., Ph.D (2014 Sekarang) dilantik menjadi Dirjen Bimas Hindu yang kedelapan pada tanggal 17 Oktober 2014.

Berita Lainnya
Kamis, 26 Maret 2015, 13:14

Sejarah & Kepemimpinan