BERITA

Foto Rapat Koordinasi II Bidang Urusan Agama Hindu Kanwil Kementerian Agama Propinsi Bali

Meningkatkan Sinergi Antara Bidang Urusan Agama Hindu dengan Tokoh Agama dan Kelembagaan Hindu

(Ura Hindu) Denpasar, 16 Juni 2017 - Bidang Urusan Agama Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi II Tahun Anggaran 2017 pada hari Selasa, 13 Juni 2017. Rapat dilaksanakan di Aula Wisma Sejahtera Kementerian Agama Propinsi Bali yang beralamat di Jalan Kahuripan Nomor 1 Kota Denpasar. Kepala Seksi Urusan Agama Hindu, Koordinator Penyuluh dan Staf Perencana Keuangan Seksi Urusan Agama Hindu dari masing-masing Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Bali beserta pegawai di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bali diundang untuk secara bersama-sama membahas program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 beserta penyusunan pagu indikatifnya. Berbeda dengan rapat koordinasi sebelumnya, perwakilan PHDI dan MMDP dari masing-masing Kabupaten/Kota se-Bali juga diundang untuk turut serta dalam Rapat Koordinasi II.

Kepala Bidang Urusan Agama Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bali (I Made Jendra, S.Pd, M.Si) setelah selesai membacakan agenda kegiatan rapat koordinasi dan mengungkapkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa mengungkapkan bahwa perwakilan PHDI dan MMDP dari masing-masing Kabupaten/Kota se-Bali turut diundang karena dalam rapat koordinasi kali ini akan dibicarakan mengenai program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Program kerja yang dimaksud tentu akan menjadikan Umat Hindu sebagai objek binaan utama. Untuk itu, sebagai lembaga yang juga selalu bersentuhan secara langsung dengan Umat Hindu, PHDI dan MMDP akan dimintakan masukan-masukan atau saran terkait kebutuhan, problematika dan tantangan yang dihadapi oleh Umat Hindu saat ini untuk diselesaikan dalam bentuk program kerja yang akan dilaksanakan tahun 2018.

Setelah selesai melaksanakan Puja Tri Sandhya, seluruh peserta mulai mengikuti rapat koordinasi yang diawali dengan arahan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bali (I Nyoman Lastra, S.Pd, M.Ag). Ada begitu banyak hal yang disoroti dan disampaikan oleh Beliau dalam rapat koordinasi kali ini. Beberapa diantaranya :

    Beliau berharap ada banyak masukan-masukan atau saran terkait kebutuhan, problematika dan tantangan yang dihadapi oleh Umat Hindu dari perwakilan PHDI dan MMDP yang telah dihadirkan dalam Rapat Koordinasi II karena mereka dalam kesehariannya selalu bersentuhan secara langsung dengan Umat Hindu. Masukan-masukan atau saran yang akan diberikan bisa juga didasarkan atas program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun berjalan (tahun 2017) dan juga tahun sebelumnya.
    Tantangan kehidupan beragama Umat Hindu harus dihadapi dengan anggaran yang terbatas. Namun Beliau berharap semangat kerja karyawan/karyawati harus tetap optimal utamanya dalam memberikan pelayanan kepada Umat Hindu. Anggaran yang terbatas ini harus disikapi dengan sinergi dan koordinasi yang baik dengan umat.
    Terapkan prinsip 3T dalam bekerja, yaitu tepat perencanaan, tepat pengelolaan dan tepat pelaporan. Gunakan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran. Lengkapi dengan laporan pertanggungjawaban yang baik dan benar. Setiap rupiah yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan wajib dipertanggungjawabkan serta dimonitoring dan dievaluasi.
    Pembinaan agama terhadap Umat Hindu harus dilaksanakan dengan lebih baik dan menarik mengingat beberapa tahun belakangan motivasi, hasrat dan keseriusan Umat Hindu dalam mendengarkan ceramah agama masih kurang yang tentunya berimbas pada pemahaman terhadap ajaran agama yang masih rendah.
    Sinergi antara Bidang Urusan Agama Hindu dengan Tokoh Agama Hindu dan Lembaga Hindu harus terus ditingkatkan dan dibina dengan baik. Berdayakan Penyuluh Agama Hindu yang ada untuk berkoordinasi. Rekatkan kembali hubungan dan diusahakan untuk tidak berjalan sendiri-sendiri.
    Kerukunan umat beragama harus dijaga yang diawali di intern Umat Hindu itu sendiri karena kini muncul masalah radikalisme yang harus dihadapi secara bersama-sama. Beliau mengajak seluruh elemen untuk bahu-membahu menjaga kerukunan umat beragama utamanya di Propinsi Bali demi keutuhan, keamanan dan kenyamanan kita bersama.
    Lakukan analisis dan pemetaan kondisi kehidupan umat beragama yang ada sekarang. Perhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, potensi dan tantangan yang dimiliki oleh Umat Hindu. Sehingga dari semua itu dapat dibangun sebuah usaha dan upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi umat yang sasarannya tentu meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam ceramah agama, mulailah untuk menyelipkan materi terkait bagaimana usaha dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi.

Beberapa hal lain juga diungkapkan baik dalam pengarahan maupun dalam sesi diskusi antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bali dengan peserta. Di bagian akhir diskusi, Kepala Bidang Urusan Agama Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bali berharap agar semua yang telah dijabarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bali dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pengarahan mengenai penyusunan pagu indikatif tahun 2018 yang disampaikan oleh Kepala Bagian Perencanaan Dan Sistem Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI (Ni Wayan Pujiastuti, S.H, M.Si) didampingi oleh Kepala Seksi Sistem Informasi pada Bidang Urusan Agama Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bali (Drs. I Wayan Santa Adnyana, M.Ag). Secara umum Beliau menyampaikan gambaran global mengenai anggaran untuk Program Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2018, Anggaran untuk Bidang Urusan Agama Hindu serta Bidang Pendidikan Agama Hindu, Anggaran untuk Lembaga Hindu khususnya bantuan yang bersifat nasional dan yang diperuntukkan bagi tingkat propinsi. Setelah melewati sesi diskusi, mendapat tanggapan, masukan-masukan dan saran dari peserta, termasuk dari perwakilan PHDI dan MMDP kabupaten/kota se-Bali, Beliau melanjutkan pengarahan dengan menjelaskan output dan komponen yang telah disediakan untuk dapat digunakan dalam penyusunan pagu indikatif tahun 2018. Beliau mengingatkan kepada seluruh staf perencana keuangan agar tetap mematuhi ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku. (ts)
.