BERITA

Dirjen bimas hindu saat membuka acara Konsultasi Pejabat Ditjen Bimas Hindu dengan Lembaga Agama Keagamaan Hindu dan Pejabat Daerah Tahun 2018 Rabu 21/2 Denpasar

Konsultasi Pejabat Ditjen Bimas Hindu dengan Lembaga Agama Keagamaan Hindu dan Pejabat Daerah Tahun

Denpasar, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI, memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Konsultasi Pejabat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dengan Lembaga Agama Keagamaan Hindu dan Pejabat Daerah. Kegiatan ini diselenggarakan dari tanggal 21 – 23 Pebruari 2018. 

“Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) punya grand design kemana umatnya akan dibawa, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu juga kesana arahnya. Didalam melaksanakan pembinaan umat PHDI mendapatkan kesulitan,  dimana jaman Kali Yuga orang tidak tertarik kepada agama. Membawa orang kejalur agama merupakan hal yang sulit dan harus mengunakan metode yang tepat dalam menyampaikan ajaran agama. Membina agama, bisa lewat seni dan budaya,” kata Prof. Drs. I Ketut Widnya, MA., M.Phil., Ph.D dalam sambutannya, Rabu (21/2).

Tema kegiatan Konsultasi kali ini adalah “Melalui Konsultasi Pejabat dengan Lembaga sebagai  Wahana Sinkronisasi Wujudkan Pemberdayaan dan Penguatan Lembaga Hindu” Kegiatan konsultasi ini dimaksudkan untuk membangun sinergisitas dan singkronisasi, membangun persepsi yang sama terhadap Peran, Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab dalam pembinaan umat.

“Tujuan kegiatan ini yaitu membangun sinergisitas dan sinkronisasi antara Pejabat Kementerian Agama dengan Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu, mewujudkan pemberdayaan dan penguatan lembaga, meningkatkan pemahaman terhadap peran dan kedudukan Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu, membangun kesepahaman terhadap pelayanan, bimbingan dan pembinaan kepada umat Hindu,” ungkap Ni Luh Srimiti, S.Pd.H., M.Pd.H. dalam laporannya selaku Ketua Panitia.
Peserta kegiatan konsultasi berjumlah 90 orang yang berasal dari 33 Provinsi dan Pejabat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. Masing-masing provinsi terdiri dari unsur Pembimas dan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi. Kegiatan konsultasi ini akan menghasilkan rekomendasi kepada Ditjen Bimas Hindu dalam merumuskan program kegiatan kedepan. (Hra)

.