Realisasi dan Akreditasi, Persoalan di PERTI Hindu

Berbicara dihadapan para peserta Kegiatan Pertemuan Pejabat Ditjen Bimas Hindu dengan Pengelola Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu, Ketua Panitia Indro Satmoko menyampaikan beberapa hal dalam laporannya. Pertama. kegiatan ini dilangsungkan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang mengharuskan perizinan pendirian, pembukaan dan perpanjangan prodi harus melalui OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).Dihadapan 60 orang peserta dari seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu baik Negeri maupun Swasta, beliau juga menyampaikan bahwa berdasar hasil evaluasi kinerja Kementerian Agama Tahun 2018 Program Pendidikan Tinggi Direktorat Pendidikan Hindu belum mencapai  target