Direktorat Pendidikan Hindu Monitoring Bantuan Satuan Pendidikan Keagamaan Hindu Se-Indonesia

Monitoring bantuan satuan pendidikan keagamaan Hindu mulai Pratama Widya Pasraman (PWP), Madya Widya Pasraman (MWP) dan Utama Widya Psraman (UMP) se-Indonesia yang digelar Kamis (25/1/2024).

JAKARTA, (BIMAS HINDU) – Direktorat Pendidikan Hindu Ditjen Bimas Hindu menggelar kegiatan monitoring bantuan untuk satuan pendidikan keagamaan Hindu mulai Pratama Widya Pasraman (PWP), Madya Widya Pasraman (MWP) dan Utama Widya Psraman (UMP) se-Indonesia, Kamis (25/1/2024).

Monitoring bantuan ini dilakukan secara daring via zoom yang diikuti oleh perwakilan pasraman seluruh Indonesia. Dalam kesempatan itu, Direktur Pendidikan Hindu Trimo dalam arahannya menyampaikan bahwa kegiatan monitoring bantuan ini menjadi sangat penting dan fundamental.

“Monitoring ini dilaksanakan dalam rangka menentukan pasraman-pasraman mana yang nanti layak menerima bantuan dari Direktorat Pendidikan Hindu,” katanya.

Agak berbeda dari sebelumnya, dalam monitoring kali ini dilakukan secara virtual atau online karena kesempatan yang sangat terbatas dan tidak memungkinkan untuk menerjunkan tim Direktorat untuk datang ke masing-masing pasraman.

Namun demikian, Trimo mengatakan bahwa, ini menjadi salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk mempercepat pencairan di awal Februari 2024.

“Oleh karena itu para pengelola pasraman mohon nanti tim kami dibantu, difasilitasi ketika nanti membutuhkan potret-potret atau gambaran-gambaran atau situasi terhadap tempat yang nantinya akan dijadikan sasaran untuk pemberian bantuan. Karena ini masih bersifat sebagai penerima calon bantuan,” terangnya.

Trimo menegaskan bahwa apabila nanti proses monitoring selesai, kemudian verifikasi proposalnya juga rampung, tentu penting untuk pengelola pasraman mencermati juknis yang sudah disusun dan distribusikan oleh Ditjen Bimas Hindu.

“Dari juknis itulah yang nantinya akan bapak ibu jadikan berpedoman, terutama peruntukannya harus sesuai dengan juknis,” jelasnya.

Trimo berpesan sebisa mungkin jika bantuan sudah turun segera menyusun laporan pertanggung jawaban (LPJ). “Tiga atau 4 bulan setelah menerima bantuan segera dilaporkan LPJ nya supaya jika ada revisi bisa cepat untuk diperbaiki,” katanya.

Kasubdit Pendidikan Dasar, Raditya Dewa Agung Arsana dalam kesempatan itu juga menjelaskan bahwa monitoring virtual ini dilakukan dalam rangka mempercepat proses pencairan bantuan sesuai arahan dari Gus Menteri Agama melalui Dirjen Bimas Hindu.

“Bantuan ini harus segera direalisasikan paling lambat Februari bulan depan, sehingga kami mengambil langkah, kalau kita berkunjung ke masing-masing satuan pendidikan, waktunya kan tidak memungkinkan sehingga kami mengambil langkah monitoring secara virtual.

Hal ini kita lakukan untuk memenuhi tuntutan administrasi dalam hal pemberian bantuan kepada satuan pendidikan,” katanya.

Agung mengatakan, saat ini daftar calon penerima bantuan dari semua tingkatan satuan pendidikan keagamaan Hindu yang direalisasikan totalnya sejumlah Rp12,4 miliar.

“Bantuan untuk pendidikan dasar dan menengah yang akan kita realisasikan sampai Februari 2024 nanti adalah sebesar Rp9,05 miliar untuk di pendidikan dasar, dan Rp3,35 miliar untuk pendidikan menengah. Sehingga jumlah keseluruhannya ada Rp12,4 miliar yang akan kita realisasikan di bulan Februari 2024,” pungkasnya.


Berita Pusat LAINNYA