Jakarta - Ditjen Bimas Hindu menggelar Rapat Koordinasi menghadapi Tahun Politik bersama dengan Kabid, Pembimas, Kasi, Penyelenggara, Penyuluh dan ASN Bimas Hindu se-Indonesia pada Selasa 30 Mei 2023.

Tercatat 328 orang peserta hadir mengikuti rapat yang dilaksanakan secara virtual tersebut guna mendengarkan arahan, jawaban hingga evaluasi dari Ditjen Bimas Hindu terkait dinamika permasalahan yang terjadi di satker masing-masing terlebih saat ini sudah mulai memasuki tahun politik yang rawan akan konflik.

Beberapa poin penting dalam rapat adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana kerja program Tahun Anggaran 2024 harus sesuai dengan program prioritas Kementerian Agama dan sekaligus program prioritas nasional;
2. Respon cepat dari seluruh ASN Bimas Hindu terhadap persoalan-persoalan keumatan yang berkembang pada tahun politik (2023-2024);
3. Data OmSPAN per hari ini untuk tingkat Pusat Ditjen Bimas Hindu berada di posisi 1 dengan serapan anggaran 46,21% dan tingkat eselon I berada di posisi 2 dengan serapan anggaran 43,88%;
4. Diperlukan konsistensi setiap satker untuk memaksimalkan serapan anggaran yang sudah disepakati dalam perjanjian kinerja pada triwulan II mencapai 70%;
5. Setiap satker diharapkan memiliki inovasi dalam membuat program yang bisa memberikan kontribusi nyata kepada umat diluar program yang sudah menjadi program prioritas;
6. Setiap satker diharapkan melaksanakan program tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan segera membuat LPJ pelaksanaanya agar tidak menjadi permasalahan diwaktu mendatang;

"Pastikan seluruh ASN Bimas Hindu tidak terafiliasi dengan ideologi sampradaya transnasional dan tidak memberikan penyuluhan dengan mengajak atau mengarahkan umat Hindu pada ajaran selain Hindu Nusantara yang telah tumbuh dan menjadi akar dalam berbagai budaya di Nusantara" tegas Dirjen Bimas Hindu Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija., M.Si.

8.  Tidak melaksanakan penyuluhan menggunakan acuan Kitab Bhagawadgita karangan Prabhupada untuk melakukan penyuluhan dan pembinaan keagamaan lainnya, melainkan menggunakan Kitab Bhagawadgita dan Sarassamucaya terbitan Kementerian Agama RI;
9. Kegiatan pengajaran pendidikan dan bimbingan terhadap siswa-siswi di masing-masing satuan pendidikan dan juga buku-buku pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti yang masih mengandung ajaran-ajaran sampradaya agar tidak digunakan dalam pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing. 
10. Kepada para Kabid/Pembimas, Pengawas, Penyelenggara dan juga Penyuluh di daerah-daerah yang masih menemukan persoalan-persoalan ini agar segera melapor kepada Pembina dulu dan juga kepada kami di pusat untuk bisa dilakukan tindakan-tindakan yang dapat memberikan pembinaan kepada yang bersangkutan;
11. Direktur Pendidikan Hindu dan Direktur Urusan Agama Hindu beserta jajaran diharap bisa menindaklanjuti pola-pola tindakan dalam mengatasi persoalan-persoalan dimaksud dengan pola persuasif dan humanis tanpa kekerasan agar tidak menimbulkan kegaduhan;

Duija juga menyampaikan "Perbedaan ideologi adalah hal yang wajar dan pengetahuan itu bersifat universal pengetahuan bisa dipelajari oleh setiap individu, tapi jangan sampai hal ini digunakan untuk kepentingan kepentingan pribadi dan kepentingan kepentingan golongan".

13. ASN Bimas Hindu dari pusat sampai ke daerah agar menjaga persatuan dan kesatuan keharmonisan internal dan eksternal agar pelaksanaan pesta demokrasi berjalan dengan baik dan tidak terlibat dalam politik praktis;
14. ASN  dan pegawai Bimas Hindu dari Pusat sampai Daerah harus memiliki sikap respon cepat, inovatif, kreatif, kolaboratif, komunikatif dan adaptif sangat perlu untuk dikembangkan;
15. Untuk mengakses bantuan pada Bimas Hindu setiap, lembaga, pura, yayasan dan kelompok kerja harus memiliki tanda daftar yang sah dari Ditjen Bimas Hindu;
16. Setiap Proposal permohonan bantuan yang masuk akan diidentifikasi sesuai dengan urgensi serta ketersediaan anggaran;
17. Pentingnya data yang valid terkait kebutuhan Guru dan penyuluh agar bisa diperjuangkan formasinya;
18. UDG 2024 akan digelar di Jawa Tengah dan Jampasnas 2025 akan dibuatkan skema anggarannya pada TA 2024.

"Mari bersama-sama kita kuatkan pemahaman Hindu Nusantara kepada seluruh umat Hindu di Indonesia dan bekali setiap generasi muda dengan ilmu pengetahuan, toleransi dan modernisasi beragama yang kuat serta kebudayaan Indonesia dalam tahun politik ini agar umat Hindu semakin rukun, tidak mudah terpecah  dan semakin besar lagi kedepannya" tutup Duija.