Telusuri Fakta Kasus ISKCON, Tim Lintas Sektoral Sambangi Kodam IX/Udayana, Polda, dan Pemprov Bali

Denpasar - Tim Lintas Sektoral yang terdiri dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI, Deputi V Kantor Staf Presiden, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sambangi Kodam IXUdayana, Polda, dan Pemprov Bali pada Kamis (1282021).

Pertemuan bersama Polda Bali, Tim Lintas Sektoral menanyakan rangkaian kronologi kasus penolakan Sampradaya ISKCON yang terjadi di Bali 

Ada beberapa aduan dan tembusan surat yang ditujukan kepada kami, sehingga hal-hal tersebut perlu kami dapatkan informasinya lebih lanjut berkaitan dengan kronologi dan termasuk perkembangannya saat ini ungkap Beka Hulung Hapsara, Koordinator Sub Komisi Pemajuan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM

Wakapolda Bali Brigjen Pol Ketut Suardana membenarkan beberapa peristiwa yang dijabarkan tersebut, ia juga menyampaikan langkah-langkah yang telah ditempuh Polda Bali dalam menjaga kondusifitas di tengah masyarakat Bali.

Benar bahwa adanya gerakan penolakan terhadap Sampradaya ISKCON di Bali yang berujung pada pelaporan beberapa ketua Ormas di Bali. Sampai saat ini Polda Bali masih menyelidiki laporan tersebut dan kami terus berupaya menggandeng tokoh-tokoh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi ungkapnya.

Sedangkan dalam pertemuan bersama Kodam IXUdayana, utusan Deputi V Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad menegaskan mengenai pentingnya untuk dilakukan mitigasi konflik sedini mungkin.

Histori konflik horizontal yang menyeret isu kepercayaan selalu menyisakan luka bagi masyarakat. Untuk itu penting kita lakukan mitigasi konflik sejak dini, agar tidak memunculkan eskalasi yang lebih besar tuturnya

Menanggapi hal tersebut, Kasdam IXUdayana Brigjen TNI Harfendi mempertegas bahwa Kodam IXUdayana akan terus secara serius menjaga kondusifitas tatanan kehidupan bermasyarakat dan beragama di Bali

Bali dikenal sebagai salah satu pulau yang paling toleran tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Untuk itu jangan sampai karena permasalahan ini, justru mencoreng citra Bali yang selama ini sudah dikenal baik ungkap Brigjen TNI Harfendi

Sama halnya pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI, Tri Handoko Seto menyampaikan rencana penetapan tahun 2022 sebagai Tahun Toleransi oleh Presiden Joko Widodo dan mengajak Pemda Bali dapat berkolaborasi menyukseskan program tersebut.

Dalam permasalahan ini kita harus bergerak bersama, melibatkan berbagai tokoh masyarakat dengan mengedepankan ruang dialog dan mediasi agar dalam wacana Tahun Toleransi 2022, Bali tetap menjadi salah satu barometernya toleransi Indonesia ungkapnya

Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra menyatakan sepakat bahwa mediasi dan dialog adalah langkah yang paling bijak untuk ditempuh dalam upaya meminimalisir potensi konflik berkepanjangan

Setelah pra pengkondisian konflik, kita upayakan adanya mediasi yang melibatkan para pihak. Langkah ini paling memungkinkan untuk mencegah konflik yang berkepanjangan tuturnya

Berita Pusat LAINNYA