Jakarta (Bimas Hindu) – Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kemenag melaksanakan rapat koordinasi Buda Sanggrahana secara hybrid dari Ruang Rapat Ditjen Bimas Hindu, Jakarta, Rabu (5/8/2026). Rapat tersebut membahas percepatan pendirian dan penegerian Widyalaya, pemerataan layanan Pendidikan Agama Hindu, peningkatan mutu pendidikan, penguatan pendidikan tinggi keagamaan Hindu, serta penguatan publikasi program pendidikan Hindu.
Rapat diikuti oleh pejabat Ditjen Bimas Hindu, pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri (PTKHN), Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Bali, Pembimas Hindu, Kasi Urusan dan Pendidikan Hindu, Penyelenggara Hindu, serta Pokjaluh Hindu dari seluruh Indonesia.
Direktur Pendidikan Hindu, Prof. I Ketut Sudarsana memaparkan perkembangan pendidikan Hindu secara nasional. Saat ini terdapat 155 Widyalaya yang melayani 3.968 peserta didik dengan dukungan 791 guru. Di sisi lain, masih terdapat 44.477 peserta didik Hindu di sekolah umum yang belum memperoleh layanan Pendidikan Agama Hindu sehingga pembelajaran masih dilaksanakan melalui pasraman nonformal.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain belum tersedianya Widyalaya Negeri, keterbatasan sarana dan prasarana, kebutuhan guru Pendidikan Agama Hindu, pemerataan jam pelajaran, serta penguatan akreditasi Widyalaya dan pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Selain pendidikan dasar dan menengah, rapat juga membahas penguatan pendidikan tinggi keagamaan Hindu melalui rencana peningkatan status IAHN Tampung Penyang dan IAHN Gde Pudja menjadi universitas, pemenuhan kebutuhan dosen ASN di STAHN Jawa Dwipa Klaten, serta rencana pembukaan Program Studi Kedokteran di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sebagai bagian dari penguatan kelembagaan PTKH.
Dirjen Bimas Hindu, Prof. I Nengah Duija menegaskan bahwa percepatan pendirian Widyalaya Negeri merupakan langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan Hindu yang berkualitas.
"Widyalaya Negeri bukan sekadar penguatan kelembagaan, tetapi wujud kehadiran negara dalam memastikan setiap peserta didik Hindu memperoleh layanan pendidikan agama yang berkualitas dan merata," tegasnya.
Ia meminta seluruh jajaran memperkuat koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan agar setiap tahapan pendirian maupun penegerian Widyalaya berjalan sesuai ketentuan.
"Setiap kebijakan harus didasarkan pada data yang akurat dan ditindaklanjuti secara terukur. Dengan sinergi yang kuat, saya yakin percepatan pengembangan Widyalaya, pemerataan layanan pendidikan, dan peningkatan mutu pendidikan Hindu dapat diwujudkan," ujar Prof. I Nengah Duija.
Dirjen Bimas Hindu juga mendorong seluruh satuan kerja untuk mengoptimalkan publikasi berbagai capaian dan program pendidikan Hindu sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan Ditjen Bimas Hindu.
