Denpasar (Humas Hindu) – Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Alokasi Anggaran Tahun 2026, bertempat di Hotel Quest Denpasar, Rabu (8/10/2025).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Bimas Hindu, Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si. dan dihadiri oleh Direktur Urusan Agama Hindu, Direktur Pendidikan Hindu, Sekretaris Ditjen Bimas Hindu, para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri, pejabat eselon III dan IV Ditjen Bimas Hindu, Kabid/Pembimas, Kasi/Penyelenggara Hindu, serta tim perencana dan pengelola keuangan Bimas Hindu dari seluruh Indonesia.

Dalam laporan panitia, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran Bimas Hindu untuk menyamakan persepsi dan arah kebijakan program prioritas Ditjen Bimas Hindu dalam menghadapi tahun anggaran 2026.

“Pertemuan ini menjadi ajang strategis untuk meneguhkan komitmen terhadap delapan program prioritas atau Asta Protas yang menjadi fokus utama pelayanan keagamaan Hindu agar semakin berdampak di tengah masyarakat,” ujar Ketua Panitia dalam laporannya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa fokus program Ditjen Bimas Hindu Tahun 2026 diarahkan pada peningkatan pembimbingan dan penyuluhan kepada umat, yang diwujudkan melalui berbagai program unggulan berbasis pelayanan keagamaan yang berkualitas dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Dirjen Bimas Hindu Prof. I Nengah Duija menegaskan pentingnya seluruh pejabat di lingkungan Bimas Hindu untuk memahami dan menjalankan arah kebijakan Kementerian Agama.

“Tolong Kabid, Pembimas, Kasi, dan Penyelenggara selalu membaca dan memahami Asta Protas Kemenag dalam setiap penyelenggaraan program agar senantiasa selaras dengan kebijakan pusat. Jangan hanya dibaca, tetapi diterapkan dalam pelayanan kepada umat,” tegasnya.

Prof. Duija juga mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap target Renstra (Rencana Strategis) dan penerapannya di setiap daerah.
“Semua target dan penganggaran sudah tertuang dalam Renstra. Jika tidak dibaca dan diterapkan, maka capaian kita tidak akan tercatat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Prof. Duija menyampaikan visi besar Kementerian Agama dalam pengembangan program keagamaan Hindu.

“Bapak Menteri ingin membangun sesuatu yang besar, satu legacy yang kuat dan berdampak, ibarat membangun gunung, bukan sekadar bukit-bukit kecil. Untuk itu kita harus bekerja fokus dan visioner,” ujarnya.

Terkait bidang pendidikan, Dirjen menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM Hindu akan terus diperkuat melalui pelaksanaan berbagai diklat sesuai kebutuhan daerah. Selain itu, Ditjen Bimas Hindu juga menyiapkan skema baru bagi Pasraman Mingguan agar dapat berstatus sebagai pendidikan non-formal, sehingga guru-guru pasraman berkesempatan memperoleh insentif dari pemerintah.

Dirjen turut mengungkapkan rencana pengembangan Sekolah Widyalaya, yang saat ini berjumlah 139 lembaga, dengan target perubahan status menjadi Widyalaya Negeri sebanyak 10 hingga 15 sekolah pada tahun 2026.

Selain penguatan kelembagaan, Prof. Duija juga menekankan pentingnya kapasitas rohani dan kompetensi pejabat Hindu.
“Setiap Kabid, Pembimas, dan Penyelenggara wajib mampu membaca doa dengan bahasa agama, memberikan ceramah, dan mengetahui lokasi rumah ibadah di wilayahnya. Kita ini petinggi agama, jangan sampai tidak tahu pura di daerah sendiri,” tandasnya.

Menutup arahannya, Dirjen Bimas Hindu menyoroti pentingnya pengelolaan dan integrasi data dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan program keagamaan Hindu yang tepat sasaran.

“Saat ini banyak data di pusat yang belum terintegrasi dengan daerah. Ke depan, melalui pemanfaatan aplikasi Sindu dan Sipandu, kita akan membangun big data yang komprehensif dan melaksanakan bimbingan teknis bagi daerah,” jelasnya.

Menurutnya, data menjadi fondasi utama dalam menjalankan program yang efektif dan terukur, sehingga seluruh jajaran diminta memperkuat sistem pendataan di tingkat daerah hingga pusat.

Dengan semangat sinergi dan transformasi digital, kegiatan Penyusunan RKA-K/L Tahun 2026 ini diharapkan dapat menghasilkan perencanaan program dan anggaran yang responsif, transparan, serta berpihak pada penguatan pelayanan keagamaan Hindu di seluruh Indonesia.