Denpasar (Bimas Hindu) - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI menyerahkan bantuan secara simbolis kepada lembaga pendidikan Widyalaya dan lembaga urusan agama Hindu dalam sebuah acara yang berlangsung khidmat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Jumat, (30/05/2025.
Acara ini dihadiri oleh Dirjen Bimas Hindu, I Nengah Duija, Anggota DPR RI Komisi VIII, I Ketut Kariyasa Adnyana, Kakanwil Kemenag Provinsi Bali, Komang Sri Marheni, Direktur Urusan Agama Hindu, Kabid Urusan Agama Hindu Bali, Kabid Pendidikan Hindu Bali, serta para penerima bantuan dari berbagai wilayah di Bali.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bali Komang Sri Marheni mengucapkan selamat datang kepada para tokoh nasional yang hadir dan menyampaikan bahwa bantuan yang disalurkan mencakup berbagai jenis, mulai dari pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah, bantuan kelembagaan, program RBKS, hingga penguatan lembaga pendidikan Widyalaya. Seluruh bantuan ini disalurkan sesuai dengan DIPA Ditjen Bimas Hindu Tahun Anggaran 2025.
"Bantuan ini merupakan arahan langsung dari Bapak Dirjen dan akan diserahkan secara simbolis oleh beliau bersama Bapak dari Komisi VIII DPR RI. Semoga dapat memberi manfaat nyata bagi umat Hindu di Bali," ujar Kepala Kanwil.
Dalam sambutannya, Dirjen Bimas Hindu, I Nengah Duija menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan tahun ini berjumlah sekitar Rp11 miliar, dengan penekanan bahwa pengurangan nominal bantuan ini disebabkan oleh efisiensi anggaran nasional. Meski demikian, ia menegaskan bahwa semangat pelayanan kepada umat tidak pernah surut.
“Kami berharap bantuan ini mampu memperkuat kehidupan keagamaan umat Hindu dan menjadikan agama sebagai sumber kekuatan moral dalam kehidupan masyarakat. Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah melalui Kementerian Agama,” ungkap I Nengah Duija.
Dirjen Bimas Hindu juga menegaskan integritas dalam penyaluran bantuan, dengan menyatakan bahwa tidak ada ruang untuk pemotongan dana bantuan untuk kepentingan pribadi. "Jika ada penyelewengan, laporkan langsung ke Direktorat. Kami akan tindak tegas," tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh penerima bantuan menyusun laporan pertanggungjawaban secara tertib dan tepat waktu agar tidak menimbulkan masalah saat audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi VIII, I Ketut Kariyasa Adnyana, SP., menegaskan dukungannya terhadap program-program Bimas Hindu, termasuk penguatan lembaga pendidikan Widyalaya. Ia menyebut program ini sebagai bagian penting dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai adat dan budaya Hindu, tidak hanya di Bali, tetapi juga di seluruh Nusantara.
"Umat Hindu tersebar di seluruh Indonesia. Kita wajib bersikap adil dan memastikan umat di luar Bali juga mendapat perhatian dan bantuan yang setara sesuai kebutuhan mereka,” ujarnya.
Ia juga menaruh harapan besar terhadap keberlangsungan dan kemajuan Widyalaya sebagai lembaga pendidikan berbasis nilai-nilai Hindu. "Saya dan Pak Dirjen akan terus mendukung Widyalaya agar mampu mencetak generasi Hindu yang unggul, berkarakter, dan siap bersaing di era global."
Penyerahan simbolis bantuan ini menandai sinergi nyata antara pemerintah pusat, DPR RI, dan Kanwil Kemenag dalam membangun umat Hindu yang lebih kuat dan berdaya, khususnya di bidang keagamaan dan pendidikan.
