Jakarta (Humas) – Direktur Pendidikan Hindu, Dr. Trimo, S.Pd., M.Pd., menghadiri Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Rapat tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Nusantara II, Lantai 4, Gedung E Badan Pangan Nasional, pada Selasa (19/8).
Perpres Nomor 81 Tahun 2024 menekankan pentingnya penganekaragaman pangan yang tidak hanya bergantung pada satu bahan pokok tertentu, tetapi juga memaksimalkan potensi sumber daya lokal. Upaya ini diarahkan agar masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif melalui konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis kearifan lokal. Percepatan penganekaragaman pangan perlu ditindaklanjuti dengan berbagai aktivitas yang bermuara pada tersedianya pangan yang beragam serta aksesibilitas yang merata dan terjangkau.
Pangan lokal adalah pangan yang dikonsumsi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal, diproduksi serta tersedia di wilayah setempat, dikonsumsi secara turun-temurun, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, maupun budaya. Indonesia memiliki kekayaan pangan yang sangat beragam, antara lain 77 jenis tanaman pangan sumber karbohidrat, 75 jenis pangan sumber protein, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayuran, 40 jenis bahan minuman, 110 jenis rempah dan bumbu, serta 26 jenis kacang-kacangan. Tercatat lebih dari 3.259 jenis kuliner dan lebih dari 5.300 makanan asli Indonesia yang mencerminkan kekayaan potensi pangan Nusantara.
Dalam rapat tersebut, dibahas langkah-langkah strategis penyelarasan rencana aksi nasional bersama pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga, dunia pendidikan, dan masyarakat luas. Terdapat 18 rencana aksi percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal, di antaranya melaksanakan edukasi dan perubahan perilaku masyarakat terkait pentingnya makanan B2SA, mengintegrasikan materi penganekaragaman pangan dalam kurikulum pendidikan dari jenjang PAUD hingga menengah, serta meningkatkan gerakan nasional percepatan penganekaragaman pangan berbasis kearifan lokal melalui promosi, edukasi, diseminasi, dan advokasi secara sistematis. Kehadiran Direktur Pendidikan Hindu menegaskan komitmen Kementerian Agama, khususnya Ditjen Bimas Hindu, dalam mendukung kebijakan nasional yang berorientasi pada pendidikan berbasis nilai, kearifan lokal, dan keberlanjutan.
“Integrasi penganekaragaman pangan dalam kurikulum pendidikan sangat penting untuk menanamkan kesadaran sejak dini. Dengan mengajarkan anak-anak pentingnya pangan bergizi, beragam, seimbang, dan aman, kita menyiapkan generasi yang sehat dan produktif, sekaligus menjaga warisan kearifan lokal bangsa,” ujar Dr. Trimo.
Lebih lanjut, Direktur Pendidikan Hindu menegaskan bahwa peserta didik di seluruh satuan pendidikan Hindu (Widyalaya: Pratama, Adi, Madyama, dan Utama) saatnya mengubah pola pikir tentang makan, dari sekadar “asal kenyang” menjadi “makan sehat” dengan prinsip B2SA. Murid-murid perlu dibiasakan tidak hanya bergantung pada nasi sebagai sumber karbohidrat, tetapi juga dapat memilih sumber karbohidrat lokal lain seperti singkong, sagu, atau bahan pangan yang tersedia di lingkungan sekitar. Sebagai tindak lanjut, Ditjen Bimas Hindu akan segera menyusun surat edaran agar satuan pendidikan Hindu di seluruh Indonesia mengimplementasikan prinsip B2SA dalam kehidupan sehari-hari.
“Tentu untuk sampai pada tahap program makanan sehat B2SA, perlu kerja sama yang dinamis antara pengelola satuan pendidikan Widyalaya, lembaga agama atau keagamaan, guru, penyuluh, dan para pemangku kepentingan lainnya,” tambah Dr. Trimo.
Melalui sinergi lintas sektor, implementasi Perpres Nomor 81 Tahun 2024 diharapkan berjalan efektif, memberikan dampak nyata bagi masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis potensi sumber daya lokal.
