Setiap aparatur pemerintahan memiliki sebuah tanggung jawab yang sangat berat terhadap masyarakat terutama dalam upaya menujudkan masyarakat yang sejahtera. Untuk itu penerapan prinsip prinsip Good Governance adalah sesuatu yang tidak bisa di tawar atau ditunda.

Seperti halnya dalam penyelenggaraan pengadaan penyedia barang dan jasa (barjas). Sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan wajib mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah., agar proses pengadaan berjalan efektif, transfaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Ditjen Bimas Hindu pun mengadakan kegiatan ini rabu 16 sd 18 Maret 2016 yang diberi tema Sosialisasi Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah pussat dan Wilayah serta Perguruan Tinggi Hindu Tahun 2016 yang diadakan di Denpasar. Dalam pembukaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Prof. Drs. I Ketut Widnya, MA, M.Phil, Ph.D mengharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM aparatur Negara Khususnya pegawai dilingkungan Ditjen Bimas Hindu kementerian Agama RI dalam hal pengadaan barang dan jasa. Aa (foto Aa)

---