SURABAYA, JATIM (BIMAS HINDU) – Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mendorong Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Ditjen Bimas Hindu) Kemenag RI untuk terus menciptakan program yang betul-betul hadir untuk umat. Hal itu disampaikan oleh Ari Dwipayana saat Rapat Koordinasi Ditjen Bimas Hindu 2024 yang digelar di Surabaya, Kamis (22/2/2024).
“Banyak inovasi yang harus dilakukan oleh Bimas Hindu untuk memastikan bagaimana pelayanan publik itu dilaksanakan. Pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama dalam hal ini adalah Bimas Hindu harus bisa berjalan dengan tepat dengan responsif terhadap kepentingan umat. Itu saya kira hal yang paling penting yang harus dilaksanakan,” kata Ari Dwipayana.
Dalam kesempatan itu, Ari menyampaikan bahwa terkait dengan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat itu akan berbuah pada trust (kepercayaan). Apabila hal itu tidak mampu untuk dijalankan dengan baik, menurutnya, trust tidak mungkin didapatkan.
“Oleh karena itu, tugas-tugas utama dari pemerintah atau fungsi utama dari pemerintah salah satunya adalah bagaimana regulasi bisa mengatur dan pengaturan yang dimaksud dalam konteks ini adalah bagaimana peraturan itu bisa mengayomi melindungi dan menghormati apa yang menjadi hak warga negara. Itu fungsi regulasi yang saya kira perlu kita dorong dan kita harus memastikan bagaimana hak warga negara termasuk umat Hindu dapat terlindungi dengan baik,” jelasnya.
Ia menuturkan bahwa, hari ini banyak sekali muncul kembali perdebatan soal pendirian rumah ibadah, terkait dengan bagaimana pendirian umat ibadah. “Itu adalah sesuatu yang sangat fundamental yang perlu dilindungi. Bapak ibu sekalian adalah ujung tombak negara melalui Bimas Hindu harus betul-betul hadir dalam memastikan kebebasan untuk memeluk agama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ari menuturkan bahwa dalam bidang pendidikan, Ditjen Bimas Hindu juga telah melakukan beberapa pengembangan untuk kepentingan umat Hindu.
Dalam hal pendidikan, saat ini Ditjen Bimas Hindu tengah melakukan upaya peningkatan kualitas dan mutu pendidikan. Salah satunya adalah proses penegerian dari Sekolah Tinggi Hindu Dharma (STHD) Klaten menjadi Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Jawa Dwipa. Proses ini akan segera disahkan dengan ditandatangani oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
“Ini penting sekali untuk strategi penguatan SDM (sumber daya manusia) keumatan. Saya selalu mendorong untuk dilakukan secara integratif, tidak hanya di sekolah pendidikan tinggi saja tetapi juga ada upaya untuk memperkuat di pendidikan menengah, pendidikan dasar dan juga paud. Dan ini saya kira juga ada proses pendirian pendidikan Widyalaya, Pak Dirjen sudah sampaikan itu. Itu penting sekali untuk diintegrasikan. Jadi, dengan begitu kehadiran negara melalui Ditjen Bimas Hindu betul-betul dirasakan umat dan trust dari masyarakat terhadap institusi pemerintahan itu semakin baik. Dan itu betul-betul membuktikan bahwa negara itu hadir,” pungkasnya.
