Denpasar (Humas Hindu) – Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI secara resmi menutup kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Alokasi Anggaran Tahun 2026 yang digelar di Hotel Quest, Denpasar, Jumat (10/10/2025).
Penutupan kegiatan dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Bimas Hindu, Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si. dan dihadiri oleh Direktur Urusan Agama Hindu, Direktur Pendidikan Hindu, Sekretaris Ditjen Bimas Hindu, para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri (PTKHN), pejabat eselon III dan IV, Kabid/Pembimas Hindu, Kasi/Penyelenggara Hindu, serta tim perencana dan pengelola keuangan Bimas Hindu dari seluruh Indonesia.
Dalam laporan panitia, disampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan penyusunan anggaran yang berjalan dengan baik dan telah menyesuaikan dengan kebijakan Ditjen Bimas Hindu. Beberapa poin penting yang disampaikan di antaranya: 1) Bantuan bagi Pokjaluh di seluruh Indonesia siap disalurkan guna mendukung program Kementerian Agama. 2) Program RBKS (Rumah Bina Keluarga Sukinah) hampir terbentuk di seluruh wilayah Indonesia dan perlu terus dimaksimalkan oleh Kabid dan Pembimas. Dan 3) Pendidikan Widyalaya yang menunjukkan proyeksi dan progres positif akan terus dipantau perkembangannya selama satu tahun ke depan. Ketua panitia juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan selama pelaksanaan kegiatan.
Dalam sambutannya, Prof. I Nengah Duija menegaskan bahwa peran Penyuluh Agama ke depan akan semakin strategis dan kompleks. Selain menjalankan tugas administratif, penyuluh juga akan berperan sebagai penghubung lintas agama dan penyampai informasi kebijakan pemerintah kepada umat.
“Pesan Bapak Menteri, mulai sekarang kita tidak hanya bertugas di kantor, tetapi juga turun langsung ke lapangan, menyerap kritik dan saran masyarakat, serta merespons dengan cepat dan tepat,” ujar Prof. Duija.
Dirjen Bimas Hindu juga menyoroti pentingnya setiap Kabid dan Pembimas untuk melakukan belanja masalah, yaitu pendataan persoalan yang belum terselesaikan di lapangan, agar dapat dibahas dan ditindaklanjuti dalam forum breakfast meeting bersama Menteri Agama.
“Selama ini kita merasa tidak ada masalah, padahal di masyarakat masih banyak isu kompleks yang memerlukan solusi cepat dan bijak. Karena itu, setiap kebijakan harus disertai review agar tetap relevan dan berdampak,” tambahnya.
Dirjen juga mendorong pemanfaatan tenaga fungsional analis kebijakan di tiap satuan kerja untuk melakukan telaah terhadap peraturan perundangan seperti UU, PP, KMA, dan PMA yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Sebagai bentuk apresiasi, Ditjen Bimas Hindu akan memberikan Reward ASN Teladan kepada Kabid, Pembimas, Kasi, Penyelenggara, maupun Penyuluh yang menunjukkan kinerja dan dedikasi luar biasa.
Terkait Pendidikan Widyalaya, Prof. Duija mengumumkan bahwa pada tahun 2026 akan diselenggarakan Festival Widyalaya. Ia meminta dukungan dari pemerintah daerah agar kegiatan tersebut dapat berjalan sukses.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen juga menegaskan pentingnya menjaga nama baik Kementerian Agama dalam setiap pelaksanaan program, termasuk PPG (Pendidikan Profesi Guru) dan beasiswa.
“Tidak ada kebijakan pemotongan atau pungutan liar di lingkungan Ditjen Bimas Hindu. Semua kebijakan harus transparan dan berpihak pada peningkatan mutu pendidikan serta pelayanan kepada umat,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Prof. Duija mengajak seluruh peserta untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai sektor publik dan organisasi keagamaan di daerah.
“Bangun harmonisasi dan komunikasi yang baik agar setiap program dan kegiatan berjalan optimal. Terima kasih atas dedikasi dan kesabaran Bapak/Ibu mengikuti kegiatan ini demi merancang anggaran terbaik bagi umat Hindu dan bangsa,” tutupnya.
