Jakarta (BIMAS HINDU) — Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya pengendalian emosi dalam kepemimpinan. Ia mengingatkan jajarannya, khususnya para pimpinan, agar tidak membuat keputusan ketika sedang dikuasai emosi.

Pesan itu disampaikan Menag dalam breakfast meeting yang berlangsung secara hybrid pada Selasa (23/9/2025), dengan pertemuan luring terpusat di kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta. Hadir langsung Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin bersama pejabat eselon I dan II, Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kebijakan Publik, Media, dan Pengembangan SDM Ismail Cawidu. Sementara para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi serta pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) mengikuti secara daring.

Dalam arahannya, Menag meminta agar setiap keputusan diambil dengan pertimbangan yang matang, bukan berdasarkan emosi sesaat. “Jangaan menghukum saat marah, jangan memutuskan dalam keadaan emosional, entah itu senang, sedih, atau kecewa. Semua butuh pertimbangan mendalam agar tidak berakhir pada penyesalan atau kerugian,” tegasnya.

Selain itu, Menag menekankan agar praktik-praktik subjektif dalam pengambilan keputusan segera ditinggalkan. Ia menyoroti pentingnya menghapus primordialisme dan keberpihakan, terutama dalam proses mutasi, rotasi, hingga pelantikan pejabat.

“Pemberhentian atau hukuman pegawai jangan didramatisasi dengan subjektivitas. Hukumlah secara proporsional, bukan semaunya,” ujarnya.

Menag juga mengingatkan agar pegawai yang kompeten tetap diberi ruang untuk berkarya meskipun pernah dikenai sanksi. Evaluasi terhadap kompetensi dan latar belakang pegawai harus dilakukan agar potensi mereka tetap dapat diberdayakan.

“Setelah ada sanksi, tinjau kembali kompetensi pegawai. Berikan haknya, manfaatkan kemampuannya,” jelas Menag.

Di akhir arahannya, Menag mendorong para Kepala Kanwil dan pimpinan PTKN untuk memperkuat komunikasi serta kolaborasi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, pejabat Kemenag bukan hanya bagian dari birokrasi, tetapi juga figur masyarakat.

“Kakanwil dan rektor perlu lebih intens berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Kolaborasi yang baik akan mendukung efektivitas kinerja,” pungkasnya.