Raih Terbaik 1 Laporan Keuangan UAPPA-W, Kinerja Akuntabilitas Anggaran NTT Sabet Intress Award 2026

Penghargaan Terbaik 1 Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Kategori Kecil Tahun 2025

Kupang (Bimas Hindu) — Membuktikan komitmen tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan profesional, penghargaan Terbaik 1 Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Kategori Kecil Tahun 2025 (audited) berhasil diraih dalam ajang Indonesia Treasury (Intress) NTT Award 2026 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (10/9/2026).

Pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi NTT di Aula Gedung Keuangan Negara, Jalan Frans Seda, Kupang.

Penghargaan bergengsi ini diterima langsung oleh Pembimbing Masyarakat (Pembimas) Hindu Kanwil Kemenag Provinsi NTT, I Ketut Suji, dengan didampingi Pengelola Keuangan Josefina Eldorin Liberty Beribe serta Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN Kanwil Kemenag Provinsi NTT, Adriana H. Riswanti.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adi Setiawan, menegaskan pentingnya efektivitas belanja negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memperkuat kualitas pelayanan publik.

“Sebanyak 15 persen dari pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh kontribusi pengeluaran belanja pemerintah. Mari di sisa waktu yang ada kita maksimalkan semua target kegiatan. Forum ini menjadi wadah diskusi yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan mutu pelayanan bersama,” ujar Adi Setiawan.

Pencapaian Terbaik 1 Laporan Keuangan UAPPA-W ini menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan anggaran keagamaan di Nusa Tenggara Timur telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang tertinggi, tepat sasaran, serta berorientasi pada integritas birokrasi.

Melalui raihan prestasi nasional di tingkat regional ini, Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk terus mempertahankan transparansi pelaksanaan APBN demi memberikan pelayanan keagamaan yang semakin berdampak bagi masyarakat.

 

Kontributor: Josefina Eldorin Liberty Beribe, S.Ak


Berita Daerah LAINNYA