Jakarta (Bimas Hindu) - Berbagai program dan layanan Ditjen Bimas Hindu Kemenag dinilai belum sepenuhnya menjangkau masyarakat akibat publikasi yang belum optimal. Karena itu, penguatan strategi komunikasi publik menjadi fokus untuk memastikan setiap kebijakan, inovasi, dan capaian dapat tersampaikan secara cepat, akurat, dan berdampak. Upaya tersebut dibahas dalam rapat optimalisasi kehumasan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Ditjen Bimas Hindu Lantai 14, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).
Dirjen Bimas Hindu, Prof. I Nengah Duija, memimpin rapat optimalisasi kehumasan yang dihadiri Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik (HKP), para tim Biro HKP, Sekretaris Ditjen Bimas Hindu, Direktur Urusan Agama Hindu, Direktur Pendidikan Hindu, tim Humas dan Data pada Ditjen Bimas Hindu.
Prof. I Nengah Duija mengatakan, arahan Menteri Agama menekankan pentingnya komunikasi publik sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, banyak program yang telah berjalan dengan baik, tetapi belum memperoleh eksposur yang memadai sehingga manfaatnya belum diketahui secara luas oleh umat Hindu.
"Masih banyak capaian Kementerian Agama, khususnya di Ditjen Bimas Hindu, yang belum dipublikasikan secara optimal. Akibatnya, informasi tersebut belum sampai kepada masyarakat sebagai penerima manfaat. Di sinilah peran kehumasan menjadi sangat penting," ujarnya.
Ia mengungkapkan, satuan kerja di daerah mulai aktif mengirimkan informasi kegiatan. Namun, pelaporan capaian program masih belum konsisten, terutama dalam penyampaian data yang sering terlambat sehingga nilai aktualitas berita menjadi berkurang. Menurutnya, pola tersebut perlu dibenahi agar setiap program strategis dapat dipublikasikan tepat waktu.
Program Ekoteologi menjadi salah satu contoh yang disoroti. Meski telah dilaksanakan di berbagai daerah, publikasinya dinilai belum berjalan maksimal karena lambatnya pengiriman informasi dari lapangan. "Kegiatan yang baik harus diikuti dengan publikasi yang baik. Jangan sampai manfaat program sudah dirasakan masyarakat, tetapi tidak diketahui publik karena terlambat dipublikasikan," kata Prof. Duija.
Ia juga mendorong penyusunan kalender komunikasi dan materi publikasi secara berkala, termasuk pengembangan brosur keagamaan, sehingga setiap agenda strategis memiliki narasi dan materi komunikasi yang telah dipersiapkan jauh hari.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro HKP Dr. Thobib Al Asyhar menyatakan bahwa penguatan kehumasan tidak dapat dibebankan hanya kepada pranata humas. Seluruh unit kerja, mulai dari pusat hingga daerah, perlu terlibat aktif dalam membangun komunikasi publik yang lebih efektif.
"Ekspektasi Menteri Agama terhadap fungsi kehumasan sangat tinggi. Karena itu, publikasi program, layanan, dan capaian harus menjadi kerja bersama. Dengan jaringan satuan kerja yang besar, Kementerian Agama memiliki potensi komunikasi publik yang jauh lebih kuat," ujarnya.
Pertemuan tersebut juga menyoroti sejumlah kendala dalam pengelolaan komunikasi digital, mulai dari optimalisasi website hingga media sosial. Biro HKP mendorong Ditjen Bimas Hindu segera berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) agar berbagai hambatan teknis dapat segera dituntaskan dan publikasi program berjalan lebih optimal.
Selain pembenahan infrastruktur digital, tim HKP mendorong penguatan strategi komunikasi melalui penyusunan content plan pada setiap momentum keagamaan, pengangkatan praktik-praktik baik dari daerah, pemanfaatan potongan video podcast sebagai konten media sosial, serta perluasan kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri (PTKHN).
Kolaborasi yang semakin erat antara pusat dan daerah diharapkan mampu membangun komunikasi publik yang lebih efektif, sehingga setiap praktik baik, inovasi, dan capaian Bimas Hindu dapat menjadi inspirasi sekaligus memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
#Bimas Hindu #Ditjen Bimas Hindu #Kemenag #Zona Integritas
