Denpasar (BIMAS HINDU) — Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama menggelar Rapat Koordinasi Isu pada Satuan Kerja Bimas Hindu Bali Tahun 2026 di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Rabu (13/05/2026). Kegiatan ini diikuti jajaran Bidang Urusan Agama Hindu Kanwil Kemenag Provinsi Bali bersama Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Bali.

Rapat koordinasi dibuka dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama, Dr. Ida Made Pidada Manuaba. Turut hadir Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, Kepala Biro Akademik, Keuangan dan Umum Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan, Kepala Seksi Pendidikan Agama Hindu Kankemenag Kabupaten/Kota se-Bali, Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran Ditjen Bimas Hindu, serta seluruh Ketua Tim Kerja pada Bidang Urusan Agama Hindu dan Bidang Pendidikan Agama Hindu Kanwil Kemenag Provinsi Bali.

Dalam sambutannya, Kepala Bidang Pendidikan Agama Hindu Kanwil Kemenag Provinsi Bali, I Made Subawa, menekankan pentingnya menjaga komitmen kerja di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang berlangsung secara nasional dalam dua tahun terakhir.

Ia juga menyoroti perlunya percepatan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru Agama Hindu di seluruh Bali serta pentingnya keterbukaan informasi kepada para guru terkait kendala yang terjadi dalam proses pembayaran.

“Komunikasi yang baik kepada para guru sangat penting agar setiap kendala dalam proses pembayaran TPG dapat dipahami bersama dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujarnya.

Selain itu, I Made Subawa menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong percepatan pendirian Widyalaya negeri di Bali. Menurutnya, Widyalaya negeri pertama di Bali direncanakan hadir di Kabupaten Jembrana sebagai langkah strategis dalam memperkuat layanan pendidikan keagamaan Hindu.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama, Dr. Ida Made Pidada Manuaba, dalam arahannya memaparkan sejumlah agenda prioritas yang menjadi fokus koordinasi bersama seluruh satker Bimas Hindu.

Beberapa agenda tersebut meliputi pelaksanaan asesmen Jabatan Administrator dan Pengawas, rencana pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu di lingkungan Satker Bimas Hindu seluruh Indonesia, pembayaran TPG guru Agama Hindu, hingga percepatan pendirian Widyalaya negeri di Bali yang ditargetkan mulai terealisasi pada tahun 2027 di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Gianyar.

Selain agenda utama, peserta juga mengangkat sejumlah isu strategis lain di daerah, seperti percepatan penerbitan Tanda Daftar Pura, optimalisasi pelaksanaan program kerja di tengah efisiensi anggaran, penambahan bantuan sarana-prasarana keagamaan, pengadaan perangkat pendukung pembelajaran untuk Widyalaya, hingga usulan penambahan formasi Penyuluh Agama Hindu guna mengantisipasi banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun pada tahun 2026 dan tahun-tahun mendatang.

Rapat koordinasi berlangsung lancar. Melalui forum tersebut, seluruh peserta berharap sinergi antar-satker Bimas Hindu semakin kuat sehingga pelayanan keagamaan Hindu kepada umat dapat terus ditingkatkan secara optimal dan berkelanjutan.