JAKARTA, (BIMAS HINDU) - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Ditjen Bimas Hindu) Kementerian Agama (Kemenag) RI mengadakan rapat evaluasi anggaran 2023 guna merancang strategi program 2024, Senin (11/12/2023).
Rapat ini diikuti oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Dirjen Bimas Hindu) Prof. I Nengah Duija, Sekretaris Ditjen Bimas Hindu I Made Santika, Direktur Pendidikan Hindu Trimo, Direktur Urusan Agama Hindu I Gusti Made Sunartha serta jajaran pegawai lingkungan Ditjen Bimas Hindu.
Sekretaris Ditjen Bimas Hindu I Made Santika saat membuka rapat menyampaikan 2 hal terkait pembahasan inti rapat teraebut, yaitu evaluasi tahun anggaran 2023 dan persiapan program Ditjen Bimas Hindu 2024.
"Bagaimana program evaluasi tahun anggaran 2023, karena ada beberapa hal yang kita kawal, terutama program dari Januari-Oktober, sudah dievaluasi oleh auditor. November dan Desember bisa melakukan pengendalian, LPJ dan sebagainya untuk melakukan langkah-langkah evaluasi," katanya.
Kemudian terkait persiapan program 2024, terutama terkait Juknis, ia berpesan semua pihak mencermati Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) terutama visi, pengadaan dengan target yang perlu dilakukan sesuai arahan Gus Men (Menag Yaqut Cholil Qoumas).
"Renstra 2024, setidaknya Desember ini bisa diselesaikan Juklak Juknis, " katanya.
Sementara itu, Dirjen Bimas Hindu Prof. I Nengah Duija
dalam arahannya menyampaikan arahan Gus Men saat penyerahan DIPA.
"Anggaran harus efisien, tepat sasaran dan akuntabel. Jika postur RKAKL sudah bisa didownload tolong dibaca dengan seksama, agar kegiatan di 2023 sudah tidak terdengar di 2024. Yang belum kita punya kitab suci untuk Difabel, Kita harus mereview RKAKL di 2023 untuk 2024. Menurut Gus Men jangan sampai ada revisi terlalu banyak. Jika banyak revisi itu berarti kinerja buruk, " tegasnya.
Menurutnya, revisi sudah bisa dilakukan mulai bulan Januari 2024.
Ia berpesan agar RKAKL dibaca mulai saat ini supaya kegiatan kita memliki dampak sasaran besar dengan orang yang berbeda.
"Kalau kita kemarin program peningkatan kualitas atau moderasi, tahun depan harus tindak lanjuntnya. Meningkatnya bagaimana? Ini yang harus diperhatikan, " tutur Prof. Duija.
Selain itu, Prof. Duija menegaskan pesan Gus Men yaitu Catatan jangan ada kegiatan yang bersifat koruptif. Terlebih lagi, Gus Men sudah MoU dengan PPATK dan KPK.
"Saya juga meminta lakukan laporan triwulan. Para leading membuat catatan kinerja setiap 3 bulan sekali. Para leading harus bisa memperkirakan 3 bulan sebelumnya untuk melaksanakan kegiatan apa dan butuh anggaran berapa. Harus sudah dikoordinasikan dengan PPK. Pastikan setiap pelaksanaan program dikoordinasikan dengan PPK. Kalau PPK sudah ACC dan memenuhi syarat baru dieksekusi, " katanya.
Lebih lanjut, Dirjen Bimas Hindu menekankan agar para jajaran memperbanyak anggaran untuk umat bukan untuk ASN.
