JAKARTA (BIMAS HINDU) — Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI secara resmi meluncurkan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri (PTKHN) Tahun 2026. Kegiatan launching dilaksanakan secara hybrid melalui Zoom Meeting dan studio Ditjen Bimas Hindu lantai 14, Jakarta pada Selasa (20/01/2026).
Launching PMB Nasional PTKHN 2026 diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan pendidikan Hindu, antara lain Sekretaris Ditjen Bimas Hindu, Direktur Pendidikan Hindu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, Kepala Bidang Bimas Hindu/Pembimas Hindu se-Indonesia, Penyelenggara Hindu se-Indonesia, pimpinan PTKHN, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Jurusan dan Program Studi, Kepala Utama Widyalaya se-Indonesia, Ketua Pasraman Sekolah Minggu, Pengawas Guru Agama Hindu, serta Tim PMB Nasional PTKHN Tahun 2026.
Ketua Panitia PMB Nasional PTKHN 2026 Putu Jaya Adnyana Widhita dalam laporannya menyampaikan bahwa PMB Nasional merupakan bagian integral dari agenda besar pembangunan nasional dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang menegaskan pentingnya pembangunan SDM berlandaskan keimanan, ketakwaan, dan karakter bangsa.
“Pendidikan, termasuk pendidikan keagamaan, menjadi instrumen strategis dalam pembangunan manusia. Selaras dengan Asta Protas Kementerian Agama, PTKHN memiliki mandat penting sebagai pusat pembangunan ilmu pengetahuan berbasis nilai-nilai dharma,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Prof. I Nengah Duija dalam sambutannya menegaskan bahwa peluncuran PMB Nasional PTKHN Tahun 2026 merupakan bagian dari sebuah gerakan sistemik dan terencana dalam membangun SDM unggul melalui pendidikan tinggi keagamaan Hindu.
“Hari ini kita meluncurkan sebuah gerakan sistem yang berkaitan langsung dengan pembangunan SDM unggul. Ini selaras dengan Asta Protas Kementerian Agama dan Asta Cita Presiden, bagaimana membangun SDM Indonesia yang unggul secara sistemik dan berkelanjutan,” tegas Prof. I Nengah Duija.
Dirjen Bimas Hindu menjelaskan bahwa PMB Nasional PTKHN merupakan metode baru penerimaan mahasiswa yang dirancang secara nasional agar memiliki standar, karakteristik, dan mekanisme yang sama di seluruh PTKHN. Tahun 2026 menjadi tahun kedua pelaksanaan PMB Nasional setelah dilakukan evaluasi pada tahun 2025.
“Tentu pada pelaksanaan sebelumnya masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, pada tahun 2026 ini kita berupaya melakukan penyempurnaan sistem agar PMB Nasional benar-benar mampu menjaring calon mahasiswa yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan PTKHN,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dirjen menekankan bahwa sistem PMB Nasional harus mampu memberikan akses pendidikan tinggi yang adil dan inklusif, termasuk bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terluar, dan termiskin (3T). Hal ini merupakan bagian dari amanat pemerataan pendidikan tinggi keagamaan Hindu yang berkualitas di seluruh Indonesia.
Menurutnya, keberhasilan PMB Nasional sangat ditentukan oleh peran aktif pimpinan perguruan tinggi. Oleh karena itu, Dirjen mengajak seluruh pimpinan PTKHN untuk melaksanakan proses PMB secara kolaboratif, transparan, dan terintegrasi, sekaligus membangun branding PTKHN yang kuat agar lebih dikenal dan diminati oleh generasi muda, khususnya Generasi Z.
Pada PMB Nasional PTKHN Tahun 2026, Ditjen Bimas Hindu mengusung tagline “Epistemologi Dharma, Kampus Hindu Berdampak”. Tagline ini menjadi arah kebijakan strategis dalam pengembangan pendidikan tinggi keagamaan Hindu.
“Epistemologi dharma merupakan upaya membangun sinergi antara keilmuan agama dan keilmuan umum. PTKHN tidak hanya diharapkan melahirkan kaum intelektual, tetapi juga insan religius yang mampu memberikan dampak nyata bagi manusia, lingkungan, dan penguatan ekoteologi,” jelasnya.
Prof. I Nengan Duija menegaskan bahwa epistemologi dharma harus menjadi indikator utama lulusan PTKHN, baik negeri maupun swasta. Nilai ini perlu diterjemahkan oleh seluruh civitas akademika dalam berbagai bentuk implementasi konkret agar kampus Hindu benar-benar memberikan dampak luas bagi masyarakat.
Selain itu, Dirjen Bimas Hindu juga mendorong pimpinan PTKHN untuk memperkuat kesinambungan pendidikan Hindu melalui pendirian Widyalaya, baik pada jenjang dasar maupun menengah. Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan input mahasiswa PTKHN di masa mendatang.
“Kami mohon para rektor dan pimpinan perguruan tinggi untuk memberikan perhatian serius terhadap Widyalaya di daerah masing-masing. Proposal pendirian Widyalaya kami harapkan sudah diterima paling lambat akhir Februari untuk kemudian diajukan pada bulan Maret,” ungkapnya.
Pada tahun 2026, PTKHN juga mendapatkan amanah pembiayaan pendidikan berupa 970 kuota beasiswa, termasuk KIP Kuliah. Dirjen berharap PMB Nasional PTKHN dapat menjadi pintu utama penyerapan beasiswa tersebut secara optimal, sekaligus menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat bahwa negara hadir dalam pembiayaan pendidikan tinggi keagamaan.
“PMB Nasional 2026 bukan sekadar proses penerimaan mahasiswa, tetapi merupakan gerakan bersama untuk membangun pendidikan tinggi Hindu yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkas Dirjen.
Dengan diluncurkannya PMB Nasional PTKHN Tahun 2026, Ditjen Bimas Hindu optimistis PTKHN semakin berperan strategis dalam mencetak SDM unggul berbasis dharma yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa dan negara.
