Jakarta (Bimas Hindu) — Mendorong percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mutu akreditasi di Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta (PTKHS), sosialisasi Bantuan Beasiswa Program Doktor (S3) dan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) berbasis Alokasi Belanja Tambahan (ABT) 2026 digelar secara daring, Kamis (17/9/2026).
Program Beasiswa Program Doktor tersebut diperuntukkan bagi dosen non-ASN Pendidikan Agama Hindu di Perguruan Tinggi Umum (PTU) maupun PTKH. Sementara itu, Beasiswa PPA disalurkan kepada 400 mahasiswa berprestasi guna mendorong percepatan penyelesaian masa studi.
Mewakili Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Direktur Pendidikan Hindu, Prof. I Ketut Sudarsana, menegaskan bahwa kucuran Beasiswa S3 harus menjadi investasi strategis peningkatan kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, bukan sekadar pemenuhan syarat kualifikasi formal.
“Beasiswa S3 ini bukan semata-mata untuk memenuhi syarat administratif. Yang lebih penting adalah peningkatan kualitas yang berdampak pada pembelajaran di kelas, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,” tegas Prof. I Ketut Sudarsana.
Ia menjelaskan bahwa Beasiswa Program Doktor tahun 2026 mencakup tiga skema prioritas, yaitu beasiswa penyelesaian studi, beasiswa lanjutan, dan beasiswa program doktor baru. Peningkatan kualifikasi akademik dosen diharap bermuara pada penguatan mutu serta akreditasi institusi maupun program studi.
Mengenai mekanisme pelaksanaan di penghujung tahun anggaran, pihak Direktorat Pendidikan Hindu meminta seluruh pengelola perguruan tinggi bergerak cepat dan proaktif menyebarkan informasi agar kuota bantuan terserap secara optimal.
“Karena alokasi anggaran ini keluar di akhir tahun melalui ABT, kita harus bekerja cepat dan memanfaatkan sebaik-baiknya agar memberikan manfaat nyata bagi penerima bantuan dan mahasiswa,” tambah Prof. I Ketut Sudarsana.
Kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan teknis dan mekanisme pendaftaran yang dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Pendidikan Tinggi Keagamaan, Putu Jaya Adnyana Widhita, guna memastikan seluruh regulasi penyaluran berjalan transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.
