JAKARTA, (BIMAS HINDU) – Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Ditjen Bimas Hindu) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam upaya mendiseminasikan pedoman Sistem Manajemen Konflik Ramah Umat (SIMAKRAMA) pada hari Selasa (8/10/2024).

FGD ini digelar untuk mendengarkan masukan dari para praktisi pendidikan, hukum, resolusi konflik, serta kerukunan umat beragama agar pedoman ini relevan dan aplikatif di lapangan. Hal itu disampaikan oleh Dirjen Bimas Hindu Prof. I Nengah Duija.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara multikultural menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kerukunan umat beragama. Konflik sosial yang terkait dengan perbedaan keagamaan, budaya, dan nilai-nilai masyarakat terus menjadi perhatian.

“Sistem Manajemen Konflik Ramah Umat (SIMAKRAMA) ini dikembangkan sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menjaga harmoni dan dirancang untuk mencegah, mengelola, dan menyelesaikan konflik berbasis agama,” katanya.

Prof. Duija mengatakan, penting untuk menyebarluaskan pedoman SIMAKRAMA kepada para pemangku kepentingan yang berkepentingan dalam penyelesaian konflik berbasis agama.

Namun demikian, agar pedoman SIMAKRAMA lebih efektif maka perlu mendapatkan masukan konstruktif dari para praktisi terkait agar pedoman SIMAKRAMA. Untuk itu lah FGD ini digelar. Selain itu juga untuk memperkuat kolaborasi antar sektor dalam menciptakan sistem manajemen konflik yang ramah umat.

Sementara itu, Kasubdit Penyuluhan Ni Wayan Pujiastuti mengatakan, FGD ini akan menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya: Prof. Nyoman Dantes yang akan berbagi wawasan tentang peran pendidikan dalam membangun pemahaman lintas agama dan mengurangi potensi konflik. Kemudian, Prof. Dr. I Made Arya Utama yang akan memberikan perspektif mengenai landasan hukum dalam penyelesaian konflik berbasis agama.

Lalu, Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie yang menggali teknik-teknik resolusi konflik yang relevan dengan konteks keagamaan di Indonesia. Terakhir, Dr. M.Adib Abdushomad yang akan berbagi pengalaman dalam menjaga harmoni dan kerukunan umat beragama.

FGD ini diikuti oleh Pengurus Lembaga Keagamaan, akademisi, tokoh agama, Guru, Penyuluh Agama, dan Direktorat Urusan Agama pada Unit eselon I  Kementerian Agama FGD akan dilaksanakan dengan metode diskusi interaktif, di mana narasumber memberikan pemaparan singkat terkait bidang mereka dan peserta dapat memberikan masukan serta bertanya.

Puji mengatakan, output dari acara ini diharapkan ada rekomendasi perbaikan dan penguatan Pedoman SIMAKRAMA. Kemudian, akan ada kesepakatan dan pemahaman bersama mengenai implementasi pedoman SIMAKRAMA di tingkat lokal dan nasional. Selain itu, jejaring kerja sama antar lembaga pendidikan, hukum, resolusi konflik dan kerukunan umat beragama terbentuk dengan baik untuk menyukseskan program ini.