Jakarta (Bimas Hindu) - Satu tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting bagi Kementerian Agama dalam menghadirkan wajah kehidupan beragama yang lebih inklusif, produktif, dan menyejahterakan. Di bawah kepemimpinan Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kemenag terus meneguhkan komitmennya untuk menerjemahkan Asta Cita ke dalam langkah nyata melalui penguatan kerukunan, peningkatan mutu pendidikan keagamaan, dan peningkatan kesejahteraan para guru serta tokoh agama.
“Asta Cita bukan sekadar rencana politik, tetapi arah moral bangsa. Di Kementerian Agama, kami berupaya agar nilai-nilai agama tidak berhenti di mimbar, tetapi hidup dalam kebijakan publik yang memuliakan manusia,” ujar Menag Nasaruddin Umar dalam refleksi satu tahun perjalanan Kemenag mengawal Asta Cita, di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Selama satu tahun terakhir, Kemenag menjadikan kerukunan antarumat beragama sebagai landasan utama pelaksanaan Asta Cita, terutama cita ke-8 yang menekankan pentingnya harmoni sosial dan kehidupan beragama yang damai. Bagi Kemenag, kerukunan bukan sekadar toleransi, tetapi merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan pembangunan nasional.
Untuk memperkuat harmoni sosial, Kemenag mengembangkan sistem berbasis teknologi bernama Si-Rukun (Early Warning System). Melalui aplikasi ini, potensi konflik keagamaan di berbagai daerah dapat terdeteksi lebih awal. Penyuluh agama dari berbagai agama menjadi garda terdepan dalam mengoperasikan sistem ini, yang didukung oleh seluruh unit eselon I Kemenag seperti Ditjen Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB).
Sebagai tindak lanjut, 500 penyuluh agama di KUA telah dilatih menjadi mediator resolusi konflik, dibekali kemampuan deteksi dini dan penanganan cepat terhadap potensi konflik sosial-keagamaan. Selain itu, 300 penyuluh agama diperkuat dalam pemetaan masalah sosial, 600 penceramah dibina agar berdakwah dengan pendekatan moderasi dan literasi digital, serta 200 dai muda dilatih menjadi generasi pendakwah yang berwawasan moderat, adaptif, dan mandiri.
Kemenag juga melahirkan 1.192 kader lintas agama melalui Akademi Kepemimpinan Mahasiswa Nasional (Akminas) yang menanamkan nilai kepemimpinan plural dan damai. Bahkan, 25 pesantren eks-Jamaah Islamiyah dengan total 5.077 santri telah direkonstruksi sebagai upaya deradikalisasi berbasis pendidikan.
Menurut hasil survei Poltracking Indonesia, langkah-langkah tersebut berbuah hasil positif. Pemerintah Prabowo–Gibran mencatat tingkat kepuasan publik tertinggi pada aspek menjaga kerukunan antarumat beragama (86,7%), diikuti menjaga kehidupan keagamaan (80,2%), dan menjaga persatuan bangsa (77,1%).
Dalam semangat Asta Cita yang menekankan pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup, Kemenag juga aktif mendukung program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga Oktober 2025, 1.373.761 siswa madrasah dan 337.442 santri pesantren telah menerima manfaat MBG. Sementara itu, lebih dari 12,5 juta pelajar lintas agama, baik dari madrasah, pesantren, maupun sekolah Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, telah mendapatkan layanan CKG.
Selain itu, melalui program Masjid Berdaya dan Berdampak (MADADA), Kemenag membantu 4.450 pelaku UMKM dengan pinjaman tanpa bunga (qardhul hasan) serta memberikan bimbingan teknis kepada 1.350 takmir masjid untuk memperkuat ekonomi berbasis rumah ibadah.
Untuk memperkokoh ketahanan keluarga, Kemenag juga memberikan pembinaan kepada 17.266 pasangan nikah, baik melalui Bimbingan Perkawinan Islam, Bimbingan Keluarga Sakinah bagi umat Hindu, maupun Hittasukhaya bagi umat Buddha. “Inilah bentuk dakwah sosial yang kami hadirkan. Agama harus hadir di ruang publik melalui layanan sosial, kesehatan, dan penguatan keluarga,” ujar Menag.
Presiden Prabowo dan Wapres Gibran memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan guru pendidikan agama dan keagamaan. Untuk pertama kalinya, tunjangan profesi guru non-PNS dinaikkan secara signifikan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Tahun 2025 juga mencatat lonjakan jumlah peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) hingga 206.325 guru dan 5.000 dosen, meningkat 700% dibanding tahun sebelumnya.
Kemenag memperluas kesempatan pendidikan tinggi melalui penyaluran 156.581 beasiswa KIP Kuliah, 6.453 Beasiswa Indonesia Bangkit, dan 2.270 Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB). Selain itu, terdapat 329 mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) serta 153 penerima beasiswa zakat yang menempuh pendidikan di 21 perguruan tinggi negeri dan swasta.
Tak hanya itu, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Raudlatul Athfal dan BOS Madrasah senilai lebih dari Rp9 triliun telah disalurkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Di tingkat sekolah menengah, MAN Insan Cendekia Serpong menjadi sekolah terbaik berdasarkan nilai UTBK 2025, sementara MAN 2 Kota Malang meraih predikat terbaik dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN).
Langkah monumental lainnya adalah berdirinya Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri (SETIAKIN) di Bangka Belitung sekolah tinggi Khonghucu negeri pertama di Indonesia, sebagai wujud pengakuan negara terhadap seluruh umat beragama.
Dalam mendukung Asta Cita poin kedua tentang ekonomi hijau dan kemandirian umat, Kemenag telah mengembangkan 37 Kampung Zakat, 29 inkubasi wakaf produktif, dan 10 Kota Wakaf di berbagai daerah. Lebih dari 105.000 sertifikat tanah wakaf telah diterbitkan, dan 40 hektare Hutan Wakaf dikembangkan sebagai upaya integrasi antara spiritualitas dan ekologi.
Untuk memperkuat tata kelola keuangan keagamaan, Kemenag menggagas pembentukan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) sebagai institusi modern yang mengelola zakat, infak, wakaf, dan sedekah secara profesional, transparan, dan berdampak bagi ekonomi rakyat.
Gerakan ekoteologi juga diperkuat melalui penanaman lebih dari satu juta pohon di seluruh Indonesia, pembangunan 13 Kantor Urusan Agama (KUA) berbasis green building, serta penerbitan buku “Tafsir Ayat-Ayat Ekologi” yang menggabungkan spiritualitas dengan kesadaran lingkungan.
Menutup refleksi setahun perjalanan Kemenag, Menag Nasaruddin Umar menegaskan bahwa keberhasilan Kemenag bukan hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi dari sejauh mana nilai-nilai agama hidup dan berpengaruh dalam kebijakan publik.
“Agama tidak boleh berhenti di mimbar. Agama harus hidup dalam kebijakan yang menyejahterakan, mendidik, dan memuliakan manusia. Inilah semangat Asta Cita yang kami kawal dengan sepenuh hati,” tegas Menag.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajarannya, media massa, serta masyarakat yang terus mengawal dan mendukung kinerja Kemenag secara konstruktif. “Terima kasih kepada insan pers dan masyarakat yang telah menjaga ruang publik tetap sehat. Kritik dan dukungan Anda adalah bagian dari ibadah kami dalam melayani umat,” pungkasnya.