Jakarta (Bimas Hindu) - Persiapan penyelenggaraan Utsawa Dharma Gita (UDG) Nasional XVI Tahun 2027 di Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu fokus utama dalam Rapat Buddha Sanggrahana Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu yang digelar secara luring dan daring di Ruang Rapat Ditjen Bimas Hindu Lantai 14, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Dirjen Bimas Hindu, I Nengah Duija, dan dihadiri Sekretaris Ditjen Bimas Hindu Ida Made Pidada Manuaba, para pejabat eselon II, III, dan IV, pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri (PTKHN), Pembimas Hindu seluruh Indonesia, kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, penyelenggara Hindu, serta penyuluh agama Hindu.
Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian, mulai dari penguatan publikasi program, peningkatan kesejahteraan guru dan penyuluh agama Hindu, penguatan dukungan anggaran daerah, hingga percepatan persiapan UDG Nasional XVI Tahun 2027.
Direktur Urusan Agama Hindu, Ida Bagus Ketut Drana Arimbawa, mengatakan bahwa lokasi pelaksanaan UDG Nasional XVI telah ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 277 Tahun 2026.
“Penetapan tempat pelaksanaan sudah sangat jelas. Berdasarkan KMA Nomor 277 Tahun 2026, Provinsi Sulawesi Tengah ditunjuk sebagai tuan rumah Utsawa Dharma Gita Nasional XVI Tahun 2027,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa saat ini regulasi yang masih menjadi dasar pelaksanaan di daerah adalah PMA Nomor 28 Tahun 2016. Sementara itu, rancangan PMA baru mengenai Lembaga Pemajuan Dharma Gita masih dalam proses harmonisasi dan penyelesaian.
Menurutnya, UDG Nasional 2027 akan dirancang berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya. Selain kompetisi dharma gita, kegiatan akan diperkuat dengan agenda pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan ekonomi umat.
“Kami ingin UDG 2027 menjadi lebih berdampak dan memberi manfaat luas bagi masyarakat. Karena itu konsepnya tidak hanya kompetisi, tetapi juga menyentuh aspek lingkungan, SDM, dan ekonomi umat,” katanya.
sementara itu, Kasubdit Penyuluhan I Wayan Budiantara menanggapi bahwa sejumlah inovasi yang tengah disiapkan, antara lain penanaman 3.000 pohon durian, tari pendet massal yang melibatkan 3.000 peserta, hingga pembuatan sate lilit massal yang ditargetkan memecahkan rekor MURI.
Selain itu, sistem kompetisi UDG Nasional XVI juga akan mengalami perubahan. Kategori lomba akan dibagi menjadi dua tingkatan, yakni tingkat utama dan madya. Pembagian tersebut didasarkan pada peringkat hasil UDG sebelumnya.
Budiantara juga meminta seluruh Pembimas Hindu dan penyelenggara di daerah memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar dukungan anggaran pelaksanaan UDG dapat dipersiapkan sejak dini.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Bimas Hindu, Ida Made Pidada Manuaba, menyoroti pentingnya dukungan anggaran bagi daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya dan jumlah umat yang relatif kecil.
Menurutnya, sejumlah provinsi seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Sumatera Barat menjadi perhatian khusus dalam perencanaan anggaran operasional tahun mendatang.
“Beberapa provinsi dengan kondisi geografis dan sebaran umat yang cukup menantang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan anggaran sehingga pelayanan keagamaan dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Pidada juga menyinggung persoalan kelompok kerja penyuluh agama (Pokjaluh) yang di sejumlah daerah menghadapi kendala administratif akibat minimnya penyuluh non-PNS.
Ia mendorong daerah untuk mencari solusi kolaboratif dengan melibatkan unsur lain yang relevan, seperti Dharma Duta, Badan Penyiaran Hindu, maupun penyuluh lintas sektor yang memiliki kesesuaian tugas dan fungsi.
Menurutnya, keberadaan Pokjaluh tetap penting sebagai wadah penguatan kapasitas dan motivasi kerja penyuluh agama Hindu di daerah.
Dalam arahannya, Dirjen Bimas Hindu I Nengah Duija menegaskan bahwa penguatan publikasi harus menjadi perhatian seluruh jajaran karena masih banyak program yang belum tersampaikan secara optimal kepada masyarakat.
“Kegiatan yang dilaksanakan di daerah harus dipublikasikan dengan baik. Banyak program yang sudah berjalan tetapi belum diketahui publik karena belum terpublikasi secara maksimal,” katanya.
Selain itu, Duija menegaskan bahwa persiapan UDG Nasional XVI harus dilakukan secara serius sejak sekarang agar pelaksanaannya mampu menjadi kebanggaan umat Hindu Indonesia.
Ia menyebut tiga agenda besar yang tengah disiapkan untuk mendukung penyelenggaraan UDG, yakni penanaman pohon durian massal, tari pendet massal, dan pagelaran sate lilit massal yang akan diajukan sebagai rekor MURI.
Dirjen juga memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan guru agama Hindu. Menurutnya, skema bantuan dan insentif perlu lebih difokuskan kepada guru yang belum memperoleh tunjangan profesi agar manfaat program dapat dirasakan lebih merata.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah mengupayakan tunjangan khusus bagi guru agama Hindu yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mulai tahun 2027.
“Guru yang bertugas di daerah 3T harus mendapatkan perhatian. Karena itu data guru di wilayah tersebut perlu segera disiapkan agar dapat masuk dalam skema dukungan yang sedang dirancang,” ujarnya.
Terkait penyuluh agama Hindu, Duija membuka peluang penguatan dukungan melalui Rumah Bersama Keluarga Sukinah (RBKS) sebagai salah satu instrumen pemberdayaan yang dapat menopang aktivitas penyuluhan di masyarakat.
Ia juga meminta daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan seluruh regulasi yang diterbitkan pusat dipahami dengan baik oleh petugas di lapangan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat.
Rapat Buddha Sanggrahana tersebut menjadi forum konsolidasi nasional untuk menyamakan langkah seluruh jajaran Bimas Hindu dalam memperkuat pelayanan keagamaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Hindu, serta memastikan persiapan Utsawa Dharma Gita Nasional XVI Tahun 2027 di Sulawesi Tengah berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
#Bimas Hindu #UDG 2027 #Guru Agama Hindu #Penyuluh Hindu #Zona Integritas
