Jakarta (BIMAS HINDU) – Kementerian Agama resmi meluncurkan sistem informasi berbasis website untuk deteksi dini potensi konflik keagamaan, yakni Early Warning System (EWS) Si-Rukun. Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, menegaskan bahwa para penyuluh agama akan menjadi ujung tombak dalam pemanfaatan aplikasi ini.
Menurut Kamaruddin, kehadiran sistem ini bertujuan memperkuat mekanisme pemantauan dini terhadap potensi gesekan sosial-keagamaan di Indonesia. “Kami berharap EWS Si-Rukun tidak sekadar menjadi sarana informasi, tetapi benar-benar dioperasikan oleh penyuluh, penghulu, dan seluruh jajaran Kemenag di lapangan untuk mendeteksi sekaligus merumuskan langkah penyelesaian sesuai SOP yang telah ditetapkan,” jelasnya saat peresmian di Auditorium H.M Rasjidi, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Ia menambahkan, pengembangan Si-Rukun merupakan kolaborasi lintas unit eselon I Kemenag, mulai dari Ditjen Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB). Sistem ini dibangun berdasarkan kajian mengenai peta potensi konflik keagamaan di berbagai daerah, termasuk identifikasi wilayah dengan kategori merah, kuning, dan hijau.
Sebagai bentuk kesiapan di lapangan, Kemenag telah menyiapkan 500 penyuluh yang dilatih khusus dalam penanganan konflik. Mereka dibekali keterampilan deteksi dini serta langkah cepat penanganan di wilayah rawan.
“Ke depan, EWS Si-Rukun juga akan disinergikan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di seluruh Indonesia. Prinsipnya, begitu potensi konflik teridentifikasi, segera ditetapkan pihak yang bertindak dan strategi yang ditempuh,” imbuh Kamaruddin.
Ia menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala mengingat dinamika sosial-keagamaan di Indonesia sangat cepat berubah. “Data terbaru sangat menentukan prioritas penanganan di wilayah dengan kerawanan tinggi,” ujarnya.
Peluncuran ini turut dihadiri pimpinan eselon I Kemenag, perwakilan FKUB, penyuluh agama, serta tamu undangan lainnya. Dengan hadirnya EWS Si-Rukun, Kemenag berharap pencegahan konflik dapat dilakukan lebih dini dan lebih efektif, demi menjaga kerukunan dan kedamaian masyarakat di seluruh Indonesia.
