Jakarta (BIMAS HINDU) - Pesamuhan Agung Hindu 2025 resmi dibuka dengan kehadiran sejumlah tokoh penting nasional. Hadir dalam kegiatan ini Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri BKKBN, Dirjen Bimas Hindu Prof. I Nengah Duija, Ketua Sabha Walaka, Ketua PHDI Pusat, Staf Khusus Menteri Agama, Kepala Pusat FKUB Kemenag, Ketua Majelis Semua Agama di Indonesia, Stafsus Kasat, Anggota DPR RI I Wayan Sudirta, serta seluruh Ketua Organisasi Hindu Nasional, Ketua PHDI se-provinsi, dan para tamu undangan lainnya.
Pesamuhan Agung Hindu 2025 merupakan pertemuan nasional yang krusial bagi umat Hindu untuk merumuskan arah kebijakan dan rekomendasi strategis keumatan ke depan. Tahun ini, kegiatan mengusung tema “Meneguhkan Dharma Agama dan Dharma Negara untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang Adil, Beradab, dan Inklusif.”
Ketua Panitia Ir. Wayan Gigin Samudera, menjelaskan bahwa Pesamuhan Agung bukan sekadar forum formal, melainkan wadah penting untuk menghasilkan kajian mendalam dan rekomendasi substantif bagi penguatan umat Hindu di Indonesia.
“Melalui pesamuhan agung ini kami berharap bisa menghasilkan kajian yang mendalam dan implementatif. Kepada seluruh peserta, saya harap dapat melaksanakan sidang komisi hingga tuntas. Terima kasih kepada Bapak Menteri Agama dan seluruh undangan yang telah hadir,” ujar Ketua Panitia dalam sambutannya.
Mewakili Gubernur DKI Jakarta, Asisten Kesejahteraan Rakyat menyampaikan harapan agar kegiatan ini menjadi momen strategis bagi umat Hindu untuk memperkuat nilai inklusivitas dan kebersamaan.
“Dharma Agama mengajarkan kesucian batin dan Dharma Negara menuntun pada keteraturan sosial. Keduanya harus berjalan beriringan agar cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat terwujud,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap tahun memberikan hibah kepada dua lembaga keagamaan Hindu, yaitu PHDI DKI Jakarta dan Suka Duka DKI Jakarta, serta bantuan operasional untuk sejumlah pura di wilayah ibu kota.
Dalam sambutannya, Ida Pedanda Nabe Gde Bang Buruan Manuaba menegaskan bahwa Pesamuhan Agung 2025 merupakan kelanjutan dari sidang besar keumatan Hindu yang ke-2.
“Wewenang Pesamuhan Agung adalah memberikan usulan dan arah kebijakan keumatan. Kali ini kami berharap pembahasan dapat bersentuhan langsung dengan kebutuhan umat, termasuk pemanfaatan kawasan suci seperti Candi Prambanan,” katanya.
Dalam arahannya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyoroti pentingnya penerapan konsep Ekoteologi dalam kehidupan beragama umat Hindu, dengan berlandaskan ajaran Tri Hita Karana.
“Ekoteologi adalah konsep yang sangat relevan saat ini. Di Kementerian Agama, kami mengembangkannya melalui Tri Hita Karana hubungan manusia dengan Tuhan (Parahyangan), dengan sesama (Pawongan), dan dengan alam (Palemahan),” jelas Nasaruddin Umar.
Ia menambahkan bahwa krisis ekologi yang terjadi di dunia merupakan akibat dari pudarnya kesakralan alam.
“Dunia kini memandang alam hanya sebagai objek. Padahal, hilangnya kesakralan menyebabkan kerusakan pada kemanusiaan itu sendiri. Untuk memperbaiki dunia, yang pertama harus diperbaiki adalah cara berpikir manusia,” tegasnya.
Menteri Agama juga menekankan nilai Tat Twam Asi, yang bermakna “Aku adalah kamu, dan kamu adalah aku”, sebagai fondasi spiritual yang harus dihidupkan kembali dalam kehidupan berbangsa.
“Ketika kita memberi lebih kepada sesama, sesungguhnya kita memberi kepada diri kita sendiri. Mari kita kembalikan kesakralan alam dan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan,” ujarnya menutup sambutan.
Pesamuhan Agung Hindu 2025 diselenggarakan di Jakarta, dan menjadi momentum reflektif serta strategis bagi umat Hindu di seluruh Indonesia untuk memperkuat kolaborasi lintas lembaga keagamaan menuju Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkeadaban.
