Pesisir Barat (Bimas Hindu) — Menguatkan tata kelola data rumah ibadah yang akurat, terpadu, dan terdigitalisasi, Penyelenggara Hindu Kemenag Kabupaten Pesisir Barat memvalidasi data pura melalui implementasi program inovatif SIBOBOT (Sistem Informasi Bimas Hindu One Barcode One Temple), Sabtu (5/9/2026).
Program strategis gagasan Bidang Bimas Hindu Kanwil Kemenag Provinsi Lampung ini dilaksanakan secara sistematis dengan menyambangi para tokoh umat dan Jro Mangku di empat desa adat, meliputi Desa Adat Sri Dharma, Simpang Tanjar, Sukanegara, dan Gedung Cahya Kuningan.
Selain melakukan verifikasi lapangan untuk penerbitan Nomor Induk Rumah Ibadah (NIRI), pendataan ini berfokus mendorong tertib administrasi dan percepatan pensertifikatan tanah pura. Dari total 20 pura di Pesisir Barat, tercatat baru lima pura yang mengantongi sertifikat tanah, sementara 15 lainnya sedang diakselerasi penyelesaiannya.
Penyuluh Agama Hindu Kemenag Pesisir Barat, I Gede Yogi Fernando, menjelaskan bahwa SIBOBOT menjadi tonggak awal transformasi digital dalam tata kelola tempat ibadah Hindu di Lampung.
"Program ini menjadi momentum penting dalam digitalisasi data pura. Ke depan, data dan informasi mengenai pura akan lebih mudah diakses dan dikelola secara sistematis. Dengan adanya NIRI dan barcode, setiap pura memiliki identitas serta informasi yang terdokumentasi dengan lebih baik," ujar I Gede Yogi Fernando.
Senada dengan hal tersebut, Penyuluh Agama Hindu Aris Biantoro menambahkan bahwa konsep One Barcode One Temple pada SIBOBOT sangat efektif untuk menyelamatkan arsip sejarah dan profil pura agar tidak tergerus zaman.
"Data pura sangat penting agar generasi ke depan dapat membaca dan memahami sejarah pura. Dengan adanya digitalisasi melalui barcode, informasi mengenai pura nantinya dapat diakses dengan mudah hanya dengan melakukan pemindaian QR Code," jelas Aris Biantoro.
Melalui penerapan SIBOBOT yang disambut hangat oleh para pemangku dan tokoh adat ini, Kemenag Pesisir Barat berkomitmen mewujudkan basis data rumah ibadah yang aman, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan demi perlindungan aset keumatan secara berkelanjutan.
Kontributor: Wayan Suryadi Desta
