Kupang (Bimas Hindu) – Penguatan Pendidikan Agama Hindu di Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, tetapi perlu didukung lembaga keagamaan, pengelola pendidikan, sektor swasta, tenaga pendidik, hingga orang tua untuk membangun ekosistem pendidikan Hindu yang berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Pembimas Hindu Provinsi NTT, I Ketut Suji, saat menjadi keynote speaker dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan Pendidikan Agama Hindu di NTT dan Nusantara” yang diselenggarakan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi NTT di D’Art Café, Sabtu (29/8/2026).

“Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab semua pihak, baik swasta maupun orang tua. Hal ini sejalan dengan Rancangan Pendidikan Hindu 2024–2045 untuk mencetak generasi muda Hindu, generasi emas Hindu Nusantara yang unggul, berakhlak mulia, mandiri, dan berdaya saing global menuju Indonesia Emas 2045,” ujar I Ketut Suji.

Menurut I Ketut Suji, penguatan pendidikan Hindu juga tidak dapat hanya bertumpu pada pendidikan formal melalui Widyalaya. Pasraman nonformal memiliki posisi penting dalam memperluas layanan pendidikan sekaligus memperkuat pembinaan keagamaan bagi generasi muda Hindu.

Karena itu, pengelola pasraman nonformal di NTT didorong untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, termasuk memenuhi ketentuan perizinan operasional.

“Upaya untuk mencapai itu tidak hanya dilakukan melalui sekolah Widyalaya, tetapi juga melalui sekolah-sekolah nonformal, terutama pasraman nonformal. Harapannya, pasraman nonformal dapat segera memiliki izin operasional sesuai petunjuk Juknis Nomor 69 Tahun 2026 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pasraman Nonformal,” jelas Suji. 

Selain penguatan kelembagaan, ketersediaan sumber daya manusia menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Kebutuhan tersebut tidak sebatas guru Pendidikan Agama Hindu, tetapi juga tenaga pendidik untuk mata pelajaran pendidikan dasar pada Widyalaya.

“Sebagai upaya meningkatkan pendidikan di NTT, terutama Pendidikan Hindu, diharapkan ada peningkatan ketersediaan SDM, terutama guru-guru. Tidak hanya guru Pendidikan Agama Hindu, tetapi juga guru pendidikan dasar di sekolah Widyalaya,” kata I Ketut Suji.

Tantangan lainnya adalah pemerataan akses serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Kondisi geografis NTT membuat pengembangan layanan pendidikan membutuhkan dukungan dan kolaborasi yang lebih luas.

Dalam konteks tersebut, I Ketut Suji mendorong keterlibatan sektor swasta, termasuk para pengusaha Hindu di NTT, untuk ikut berkontribusi terhadap pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.

“Yang kedua adalah aksesibilitas dan struktur, di mana sarana dan prasarana agar mencukupi. Hal ini bisa didukung oleh pihak-pihak swasta, terutama para pengusaha Hindu yang tersebar di NTT,” ungkap Suji.

FGD tersebut mempertemukan berbagai unsur yang memiliki perhatian terhadap pendidikan Hindu, di antaranya PHDI Provinsi NTT, PHDI Kota Kupang, WHDI Provinsi NTT, WHDI Kota Kupang, Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia (ICHI), dosen, KMHDI, PERADAH, yayasan, pengelola pasraman, SD/TK, guru Pendidikan Agama Hindu, serta orang tua.

Forum membahas kondisi, tantangan, dan kebutuhan Pendidikan Agama Hindu, mulai dari pengembangan sekolah dan pasraman, ketersediaan tenaga pendidik, kurikulum, sarana pendidikan, hingga pembinaan generasi muda Hindu.

Ketua Panitia FGD, dr. D A P Shinta Widari, SpKJ, M.A.R.S., mengatakan Pendidikan Agama Hindu memiliki peran penting dalam pembentukan karakter, etika, moral, serta kecerdasan spiritual generasi muda. Perkembangan teknologi dan kondisi geografis NTT, menurutnya, menjadi tantangan yang membutuhkan respons bersama.

“Oleh karena itu, FGD ini hadir sebagai ruang dialog strategis untuk merumuskan langkah dan solusi yang konkret, kolaboratif, serta berkelanjutan,” ujar Shinta Widari.

FGD turut menghadirkan Prof. IGB Ardjana dan Prof. GM Budiana sebagai pemateri utama. Ketua PD KMHDI NTT dan Dr. Yoga Patra juga menyampaikan pandangan dan tanggapan, sementara diskusi interaktif dipandu Dr. dr. Sahadewa.

Melalui forum tersebut, berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat membangun kesamaan pemahaman sekaligus merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti bersama untuk memperkuat penyelenggaraan Pendidikan Agama Hindu di NTT.