Palangka Raya (Bimas Hindu) – Kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Hindu menjadi perhatian dalam survei Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dilakukan Tim Perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (19/8/2026).
Survei tersebut menyasar sejumlah fasilitas pendidikan Hindu, mulai dari lingkungan Pura Pitamaha hingga kawasan Hindu Kaharingan Center Palangka Raya. Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, I Made Adnyana, turut mendampingi tim untuk melihat langsung kondisi sarana dan prasarana di lapangan.
PHTC merupakan program pemerintah yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik, termasuk sektor pendidikan. Dalam survei tersebut, kondisi satuan pendidikan Hindu menjadi salah satu aspek yang dipetakan sebagai bahan penyusunan laporan dan rekomendasi kepada pimpinan.
Made mengatakan, kebutuhan ruang kelas masih menjadi persoalan utama di salah satu satuan pendidikan Hindu. Saat ini, Adi Widyalaya baru memiliki empat rombongan belajar (rombel), sementara kebutuhan dua tahun mendatang diperkirakan mencapai sedikitnya enam ruang kelas.
“Beginilah kondisi kami di lapangan, masih sangat membutuhkan bantuan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Khususnya di Adi Widyalaya, kita hanya punya empat rombel atau empat kelas. Sedangkan dua tahun kemudian minimal kita harus punya enam ruang kelas,” ujar Made.
Keterbatasan ruang tersebut bahkan membuat satu rombel harus menggunakan gedung sekolah lain. Menurut Made, kondisi itu menunjukkan perlunya penambahan ruang kelas agar proses pembelajaran dapat berlangsung di fasilitas pendidikan masing-masing.
“Sekarang ada satu rombel, yaitu kelas 6, yang terpaksa harus menumpang di Gedung Sekolah PW Widya Bhakti karena memang kekurangan ruang kelas,” katanya.
Selain kebutuhan ruang kelas, survei juga menemukan sejumlah kebutuhan infrastruktur lain. Di Pratama Widyalaya Widya Bhakti, misalnya, gedung sekolah dinilai sudah layak, tetapi belum memiliki pagar keliling.
“Pagar keliling juga penting karena akan sangat berbahaya jika anak-anak bermain sampai ke jalan,” ujar Made.
Kebutuhan fasilitas juga ditemukan pada satuan pendidikan di Parentas yang masih memerlukan ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) serta penambahan fasilitas sanitasi. Saat ini, sekolah tersebut baru memiliki satu toilet.
Made berharap hasil survei dapat memberikan gambaran faktual mengenai kondisi satuan pendidikan Hindu sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana.
“Kami mengharapkan hasil dari survei ini bisa menjadi bahan kebijakan, bahwa memang di lapangan kita sangat-sangat membutuhkan,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan Tim Survei Kementerian PU menjelaskan, kunjungan dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan Hindu, termasuk kebutuhan yang disampaikan pihak yayasan dan pengelola satuan pendidikan.
“Hasil ini nanti akan kami laporkan kepada pimpinan sebagaimana kondisi yang ada di lapangan. Apa yang menjadi keinginan pihak yayasan dan satuan pendidikan tentu akan kami sampaikan kepada pimpinan,” ujarnya.
Tim juga meminta pihak satuan pendidikan melengkapi sejumlah dokumen pendukung, antara lain sertifikat tanah, data siswa, serta data bangunan. Kelengkapan tersebut akan menjadi bagian dari bahan laporan hasil survei.
“Setelah kami ke lapangan, saat ini kami akan langsung membuat laporan. Pihak satuan pendidikan kami harapkan menyampaikan data yang kami minta seperti sertifikat tanah, data siswa, data bangunan dan lain sebagainya. Semoga pimpinan dapat memprioritaskan satuan Bapak/Ibu untuk mendapatkan program PHTC,” tambahnya.
Survei yang melibatkan empat anggota Tim Kementerian PU tersebut kemudian ditutup dengan kunjungan ke Pratama Widyalaya Parentas yang berada di Kompleks Hindu Kaharingan Center Palangka Raya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari pemetaan kondisi nyata sarana dan prasarana pendidikan Hindu, sehingga kebutuhan pembangunan tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga berdasarkan kondisi dan kebutuhan yang ditemukan langsung di lapangan.
Kontributor : I Made Juni Saputra
