Buda Sanggrahana Bahas Strategi Penguatan Pendidikan Hindu dan Pelayanan Umat Menuju 2027

Rapat Buda Sanggrahana Pusat dan Daerah

Jakarta (Bimas Hindu) - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama memperkuat strategi program tahun 2027 melalui rapat Buda Sanggrahana. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda prioritas, mulai dari pengembangan Widyalaya, peningkatan kualitas penyuluh agama Hindu, persiapan Utsawa Dharma Gita Nasional 2027, hingga penguatan tata kelola kelembagaan.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 14 Ditjen Bimas Hindu, Rabu (22/7/2026), diikuti jajaran pimpinan Ditjen Bimas Hindu, Rektor/Ketua PTKHN se-Indonesia, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Bali, Pembimas Hindu, serta unsur pembina umat Hindu dari berbagai daerah.

Rapat koordinasi tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk memastikan program pembinaan umat Hindu berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan memiliki arah yang jelas menuju tahun 2027.

Direktur Pendidikan Hindu Prof. I Ketut Sudarsana menegaskan bahwa pengembangan Widyalaya terus menjadi perhatian pemerintah. Dukungan sarana dan prasarana diberikan berdasarkan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, bukan dengan pola yang sama untuk seluruh lembaga.

“Setiap Widyalaya memiliki kondisi yang berbeda. Karena itu, bantuan diberikan sesuai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, termasuk fasilitas pendukung seperti Smart TV. Kita ingin bantuan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat bagi proses pembelajaran,” ujar Prof. I Ketut Sudarsana.

Ia menjelaskan, Ditjen Bimas Hindu juga terus mendorong penyelesaian administrasi dan sertifikasi lahan hibah untuk pengembangan Widyalaya, khususnya di Kabupaten Gianyar dan Jembrana.

Menurutnya, pengembangan kawasan Gurukula diarahkan menjadi sekolah terintegrasi sehingga pembangunan pendidikan Hindu dapat dilakukan secara lebih terencana.

“Pengembangan Widyalaya tetap menjadi prioritas. Harapannya, pembangunan pendidikan Hindu dapat terus berkembang melalui dukungan program pemerintah pusat,” katanya.

Direktur Urusan Agama Hindu Ida Bagus Ketut Drana Arimbawa menyampaikan bahwa persiapan Utsawa Dharma Gita Nasional Tahun 2027 terus dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai calon tuan rumah.

Ia mendorong daerah agar tetap melaksanakan seleksi secara berjenjang serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan nasional tersebut.

“Pembinaan kegiatan keagamaan harus dilakukan secara berkelanjutan. Karena itu, komunikasi antara Pembimas Hindu dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam membangun dukungan bersama,” ujarnya.

Selain persiapan kegiatan nasional, Ditjen Bimas Hindu juga memperkuat dukungan terhadap penyuluh agama Hindu melalui optimalisasi program Bimbingan Calon Pengantin dan Bimbingan Keluarga.

Dalam rapat tersebut, penguatan peran penyuluh agama Hindu menjadi salah satu agenda utama. Penyuluh dinilai memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan pelayanan dan pembinaan umat.

Dirjen Bimas Hindu Prof. I Nengah Duija meminta agar dukungan operasional penyuluh menjadi perhatian, terutama bagi wilayah dengan tantangan geografis yang luas.

“Pelayanan umat harus dapat menjangkau seluruh wilayah. Karena itu, daerah dengan medan pelayanan yang berat, termasuk wilayah 3T, perlu mendapatkan perhatian lebih dalam dukungan sarana operasional penyuluh,” tegasnya.

Ia juga meminta agar pembinaan umat Hindu di wilayah Maluku, Sulawesi, dan daerah terpencil terus diperkuat.

Selain itu, Dirjen Bimas Hindu meminta proses kenaikan jenjang jabatan penyuluh yang telah memenuhi persyaratan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Dalam bidang pendidikan tinggi Hindu, Prof. Duija meminta Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri (PTKHN) meningkatkan kualitas layanan keterbukaan informasi publik melalui penguatan pengelolaan PPID.

Menurutnya, transparansi informasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan.

“Penguatan tata kelola harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. PTKHN perlu terus memperbaiki layanan informasi agar lebih terbuka dan mudah diakses masyarakat,” katanya.

Ia juga mendorong seluruh jajaran Ditjen Bimas Hindu memperkuat publikasi kehumasan agar berbagai program dan capaian dapat diketahui masyarakat secara luas.

Rapat koordinasi menghasilkan sejumlah fokus strategis menuju tahun 2027, yaitu penguatan pendidikan Hindu melalui pengembangan Widyalaya, peningkatan kapasitas penyuluh agama, persiapan Utsawa Dharma Gita Nasional 2027, serta peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, dan seluruh unsur pembina umat, Ditjen Bimas Hindu berkomitmen menghadirkan layanan keagamaan dan pendidikan Hindu yang semakin berkualitas serta menjawab kebutuhan masyarakat.


Berita Pusat LAINNYA