Jakarta (Bimas Hindu) - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama melaksanakan Rapat Buda Sanggrahana untuk memperkuat koordinasi program dan layanan sekaligus memastikan percepatan persiapan Utsawa Dharma Gita (UDG) Nasional 2027. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Ditjen Bimas Hindu, Lantai 14, Thamrin, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Buda Sanggrahana menjadi Rapat koordinasi antara pimpinan dan jajaran Ditjen Bimas Hindu untuk membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari persiapan UDG Nasional 2027, pelaksanaan program dan anggaran, penguatan pendidikan Hindu, hingga pelayanan publik melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian Agama.
Salah satu agenda utama yang mendapat perhatian adalah persiapan UDG Nasional 2027. Ditjen Bimas Hindu mendorong pembentukan kepanitiaan nasional dilakukan sesegera mungkin agar seluruh tahapan persiapan dapat berjalan efektif, termasuk penyusunan kebutuhan kegiatan, koordinasi dengan Pembimas LPDG di daerah, pelibatan organisasi keagamaan Hindu, rekrutmen dewan juri, penentuan jenis perlombaan, serta sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan di daerah.
Dari sisi program dan anggaran, jajaran Ditjen Bimas Hindu juga membahas pelaksanaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2026. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung sejumlah program prioritas, antara lain pembinaan Dharma Gita, dialog keagamaan, pembinaan keluarga dan generasi muda, pendidikan, beasiswa, peningkatan kompetensi guru, serta dukungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan dan tempat ibadah. Jajaran unit kerja diminta memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai perencanaan dan anggaran dapat terserap secara optimal.
Sekretaris Ditjen Bimas Hindu Dr. Ida Made Pidada Manuaba menekankan pentingnya memastikan setiap dukungan anggaran yang telah diperjuangkan dapat diwujudkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi umat.
“Anggaran ABT ini harus terserap secara optimal, karena kami memperjuangkannya dengan kerja keras. Masa setelah anggarannya diberikan, kita tidak terserap dengan baik.”
Arahan tersebut menjadi penekanan agar setiap unit kerja segera menindaklanjuti program yang telah memperoleh dukungan anggaran serta memastikan pelaksanaannya memberikan dampak yang terukur.
Di bidang pendidikan, Ditjen Bimas Hindu menempatkan peningkatan kompetensi pendidik sebagai bagian penting dari penguatan kualitas pendidikan Hindu. Direktur Pendidikan Hindu menyampaikan bahwa sebanyak 818 guru yang belum mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) ditargetkan mengikuti program tersebut pada 2026.
Selain PPG, peningkatan kompetensi juga diarahkan kepada guru Widyalaya dan Pendidikan Agama Hindu melalui pelaksanaan uji kompetensi serta kerja sama dengan Balai Diklat Keagamaan dan pasraman. Dukungan terhadap KKG, MGMP, Pokjawas, serta program beasiswa juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia pendidikan Hindu.
Direktur Pendidikan Hindu Prof. I Ketut Sudarsana menegaskan bahwa berbagai program dukungan tersebut harus bermuara pada peningkatan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran.
“Harapannya bahwa bantuan ini bisa berdampak terhadap peningkatan kompetensi para guru, baik guru Widyalaya maupun guru PAH di seluruh Indonesia, yang nanti ujungnya adalah peningkatan kualitas pembelajaran di kelas masing-masing.”
Dengan demikian, program pendidikan tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada hasil yang dapat dirasakan langsung dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan Hindu.
Dirjen Bimas Hindu Prof. I Nengah Duija menegaskan bahwa persiapan UDG menjadi salah satu pekerjaan terbesar yang harus segera dituntaskan. Karena itu, koordinasi antarsatuan kerja dan pemangku kepentingan perlu diperkuat agar tahapan persiapan tidak berjalan lambat.
Pembentukan kepanitiaan nasional menjadi langkah awal yang dinilai penting. Dengan waktu persiapan yang terbatas, kepanitiaan perlu segera bekerja menyusun agenda, membangun koordinasi dengan daerah, serta memastikan seluruh kebutuhan UDG dapat dipersiapkan secara terencana.
“Yang jelas, agenda terbesar kita saat ini adalah UDG, dan UDG harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Mohon koordinasinya agar lebih ditingkatkan.”
Dirjen Bimas Hindu juga menekankan bahwa penyelesaian UDG bukan hanya menjadi tanggung jawab satu unit kerja, melainkan pekerjaan bersama yang membutuhkan koordinasi lintas bagian dan dukungan seluruh jajaran Ditjen Bimas Hindu.
Selain agenda UDG dan pendidikan, Buda Sanggrahana membahas penguatan pelayanan publik melalui integrasi 15 jenis layanan ke PTSP Kementerian Agama. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengajukan layanan secara elektronik dan menerima keluaran layanan melalui surat elektronik yang didaftarkan pemohon.
Jajaran Ditjen Bimas Hindu juga mengevaluasi sejumlah kendala teknis dalam penerapan layanan digital, termasuk persoalan verifikasi akun, OTP, server, serta pengajuan layanan yang belum memenuhi persyaratan. Penyelesaian persoalan tersebut perlu dilakukan melalui pemantauan dan koordinasi yang lebih intensif agar layanan kepada masyarakat dapat berlangsung cepat, tepat, dan transparan.
Dalam rapat tersebut, pimpinan juga menyoroti kebutuhan data terkait dampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Data kuantitatif mengenai kerusakan bangunan dan umat yang terdampak diperlukan sebagai bahan koordinasi lebih lanjut dan untuk memastikan kebutuhan penanganan dapat disampaikan secara akurat kepada pihak terkait.
Rapat Buda Sanggrahana ditutup dengan penekanan pada pentingnya percepatan tindak lanjut setiap agenda yang telah dibahas. Penguatan koordinasi, optimalisasi program dan anggaran, peningkatan kualitas pendidikan, serta percepatan persiapan UDG menjadi bagian dari upaya Ditjen Bimas Hindu menghadirkan layanan dan pembinaan keumatan yang semakin efektif bagi masyarakat Hindu di seluruh Indonesia.
