Jakarta (Bimas Hindu) - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama melaksanakan Kegiatan Buda Sanggrahana pada Selasa, 15 Januari 2026, di Ruang Sidang Ditjen Bimas Hindu Lantai 14, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk membahas arah kebijakan, kondisi anggaran, serta penanganan dampak bencana di berbagai daerah.
Kegiatan ini dihadiri oleh dirjen bimas hindu, Sekretaris Ditjen Bimas Hindu, para Direktur, pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bali, pejabat pusat dan daerah, serta para Pembimas dan Penyuluh Agama Hindu dari seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring.
Sekretaris Ditjen Bimas Hindu Ida Made Pidada Manuaba, menegaskan bahwa hingga saat ini sebagian besar anggaran masih dalam status blokir, namun sejumlah program prioritas dan bantuan telah disiapkan untuk segera dilaksanakan sesuai arahan pimpinan.
I Nengah Sukadana dalam paparannya menjelaskan bahwa hampir seluruh anggaran tahun 2026 masih terblokir dengan kode “2”, yang berarti masih berpeluang dibuka setelah proses review belanja pegawai Kementerian Agama. Beberapa usulan telah diajukan kepada Sekjen, antara lain pembukaan blokir secara umum, digitalisasi pembelajaran, PHTC Widyalaya, serta penanganan dampak bencana. Ia juga melaporkan bahwa realisasi anggaran tahun 2025 secara nasional mencapai lebih dari 97 persen, bahkan sejumlah daerah mencapai serapan 100 persen.
Terkait penanganan bencana, Ditjen Bimas Hindu mengusulkan bantuan untuk Sumatera Utara sebesar Rp2,1 miliar dari Fungsi Agama melalui relokasi anggaran Direktif Presiden. Bantuan tersebut direncanakan untuk 15 lokasi rumah ibadah terdampak dengan skema Rp100 juta untuk rusak ringan, Rp150 juta rusak sedang, dan Rp200 juta rusak berat. Sementara untuk Bali, dialokasikan afirmasi anggaran sebesar Rp11 miliar, termasuk bantuan pura, lembaga, dialog kerukunan, dan IPON, dengan penekanan pada verifikasi ulang agar bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan bantuan daerah.
Direktur Urusan Agama Hindu I.B. Ketut Drana Arimbawa menyampaikan visi fungsi agama, yakni “Terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas”, yang selaras dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Ia menjelaskan bahwa strategi kebijakan dituangkan dalam delapan agenda prioritas, antara lain penguatan kerukunan umat, ekoteologi, layanan keagamaan berdampak, pemberdayaan ekonomi umat dan rumah ibadah, pendidikan unggul dan ramah, serta digitalisasi tata kelola. Perhatian khusus juga diberikan pada program Keluarga Prasukinah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan umat melalui sinergi lintas kementerian.
Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bali I Gusti Made Sunartha menyampaikan aspirasi daerah, terutama terkait penanganan pura terdampak bencana, perhatian terhadap Pura Kahyangan Jagat, penguatan jumlah dan kualitas penyuluh agama Hindu, serta rencana pendirian Sekolah Negeri Terintegrasi (Madyama Khila) di Bali sebagai proyek percontohan nasional.
Dalam arahannya, Dirjen bimas Hindu Prof. I Nengah Duija, menekankan pentingnya penggunaan skala prioritas di tengah keterbatasan anggaran. Ia meminta seluruh jajaran pusat dan daerah untuk meninjau kembali target Renstra 2026, memprioritaskan program yang paling mendesak, serta segera melakukan verifikasi lapangan terkait bantuan bencana agar realisasi dapat dilakukan lebih awal menggunakan anggaran yang tidak terblokir. Dirjen juga mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan dengan pemerintah daerah serta mendorong percepatan penyusunan proposal penegerian satuan pendidikan yang harus disampaikan paling lambat 15 Maret 2026.
Ditjen Bimas Hindu menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi pusat dan daerah, mengoptimalkan penggunaan anggaran, serta menghadirkan layanan keagamaan yang berdampak nyata bagi umat Hindu di seluruh Indonesia.
