Jakarta (Bimas Hindu) - Beragam capaian strategis yang berhasil diraih dalam penguatan layanan keagamaan dan pendidikan Hindu menjadi perhatian dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama DPR yang berlangsung di Hotel Gran Melia Jakarta, Jumat (12/6/2026). Dalam forum tersebut, Dirjen Bimas Hindu Prof. I Nengah Duija memaparkan perkembangan program yang telah dijalankan sekaligus tantangan yang masih dihadapi dalam memenuhi kebutuhan umat Hindu di berbagai daerah.
Di hadapan peserta FGD yang terdiri atas pejabat eselon I dan II Kementerian Agama, Dirjen Bimas Hindu menyampaikan bahwa transformasi layanan keagamaan Hindu terus menunjukkan hasil yang signifikan. Salah satu indikatornya terlihat dari meningkatnya legalitas rumah ibadah Hindu melalui penerbitan Tanda Daftar Rumah Ibadah (TDRI).
Hingga Juni 2026, sebanyak 18.510 Tanda Daftar Rumah Ibadah telah diterbitkan dari total 19.108 permohonan yang diajukan masyarakat. Capaian tersebut menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat tata kelola kelembagaan keagamaan Hindu di Indonesia.
“Layanan keagamaan harus mampu menjawab kebutuhan umat secara nyata. Karena itu, kami terus mendorong percepatan layanan yang mudah diakses, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat,” ujar Dirjen Bimas Hindu.
Tak hanya pada aspek layanan administrasi, penguatan sarana ibadah juga terus menjadi perhatian. Hingga pertengahan tahun 2026, ratusan proposal bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah Hindu telah diterima, dengan puluhan lokasi telah memperoleh bantuan sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan kualitas fasilitas keagamaan umat.
Pada sektor pendidikan, perkembangan Widyalaya menjadi salah satu capaian yang mendapat apresiasi. Saat ini terdapat 150 Widyalaya yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari jenjang Pratama hingga Widyalaya Kejuruan. Keberadaan satuan pendidikan tersebut menjadi fondasi penting dalam memperluas akses pendidikan berciri khas Hindu sekaligus memperkuat pembentukan karakter generasi muda Hindu.
Prof. I Nengah Duija mengungkapkan, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan Hindu mendorong lahirnya usulan pendirian Widyalaya Negeri baru dan penegerian sejumlah Widyalaya swasta di berbagai daerah.
“Pendidikan Hindu tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk generasi yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan serta kehidupan sosial,” katanya.
Perkembangan positif juga terlihat pada pendidikan tinggi keagamaan Hindu. Saat ini terdapat 14 Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu, terdiri atas lima perguruan tinggi negeri dan sembilan perguruan tinggi swasta, dengan jumlah mahasiswa mencapai 16.855 orang. Peningkatan kualitas kelembagaan dan akreditasi program studi terus dilakukan untuk memperkuat daya saing lulusan pendidikan tinggi Hindu di tingkat nasional.
Selain pendidikan dan layanan keagamaan, pembinaan umat juga diperkuat melalui jaringan penyuluh agama Hindu yang tersebar di berbagai daerah. Penyuluh menjadi ujung tombak dalam mendampingi umat, memperkuat moderasi beragama, serta menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk.
Meski demikian, Dirjen Bimas Hindu mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait pemenuhan sumber daya manusia pada berbagai satuan kerja dan layanan keagamaan. Kebutuhan tenaga penyuluh, guru agama Hindu, serta aparatur pelayanan keagamaan masih menjadi perhatian untuk memastikan seluruh umat memperoleh layanan yang merata dan berkualitas.
Menurutnya, berbagai capaian yang telah diraih menunjukkan bahwa pembangunan bidang keagamaan dan pendidikan Hindu terus bergerak ke arah yang positif. Dukungan berbagai pihak, termasuk DPR, dinilai menjadi faktor penting dalam memperluas manfaat program yang dirasakan langsung oleh umat Hindu di seluruh Indonesia.
“Apa yang telah dicapai hari ini bukan sekadar angka statistik, melainkan gambaran dari upaya bersama dalam menghadirkan layanan keagamaan dan pendidikan yang semakin dekat dengan kebutuhan umat,” tegasnya.
FGD tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah-langkah penguatan layanan keagamaan, pendidikan Hindu, serta pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Berbagai capaian yang dipaparkan sekaligus menegaskan komitmen untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, profesional, dan berdampak nyata bagi umat Hindu di seluruh Indonesia.
#Bimas Hindu #FGD DPR #Hindu #Zona Integritas
