Jakarta (Bimas Hindu) - Dalam rangka meningkatkan kesiapan seluruh satuan kerja dalam menghadapi penutupan tahun anggaran, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Hindu bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV menggelar kegiatan “Sosialisasi Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran (LLAT) 2025”, bertempat di Ruang Sidang DItjen Bimas Hindu, Senin, (20/10/2025).

Kegiatan ini menjadi agenda penting bagi seluruh satuan kerja Ditjen Bimas Hindu untuk memastikan proses penyerapan dan pelaporan anggaran tahun 2025 berjalan tertib, efisien, dan tepat waktu. Melalui sosialisasi ini, para pengelola keuangan diberikan pemahaman strategis terkait monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), serta strategi optimalisasi penyerapan anggaran agar target capaian dapat tercapai secara maksimal.

Kegiatan diselenggarakan oleh Bagian Keuangan Ditjen Bimas Hindu bekerja sama dengan KPPN Jakarta IV, dan diikuti oleh perwakilan KPPN Jakarta IV, pejabat eselon I, II, III, Kasubbag TU, PPK, PPSPM, PPBJ, pengelola keuangan, bendahara, BPP, PPABP, serta tim fungsi keuangan Ditjen Bimas Hindu.

Sambutan Sekretaris Ditjen Bimas Hindu, Dr. Ida Made Pidada Manuaba, menekankan pentingnya penyelesaian seluruh kendala keuangan paling lambat awal November 2025 agar proses penutupan tahun anggaran berjalan lancar.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bimas Hindu, Prof. I Nengah Duija, membuka kegiatan secara resmi dan memberikan arahan strategis kepada seluruh peserta.

“Kami berharap seluruh satuan kerja mampu menuntaskan penyerapan anggaran secara tertib, efisien, dan sesuai ketentuan. Walaupun ada pemotongan, target kita tetap 90% agar hasilnya maksimal,” tegas Duija.

Dalam sesi utama, Kepala KPPN Jakarta IV memaparkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, yang menunjukkan bahwa Ditjen Bimas Hindu berhasil mempertahankan capaian IKPA dengan nilai 95,47% pada tahun 2025, kategori sangat baik.

Selain itu, KPPN juga menyampaikan sejumlah poin penting, di antaranya Strategi optimalisasi capaian IKPA di setiap satuan kerja; Evaluasi belanja kontraktual dan deviasi rencana penarikan dana (RPD); Ketentuan pengelolaan UP dan TUP agar tidak terjadi temuan BPK; Mekanisme sertifikasi bagi PPK dan PPSPM; Penyempurnaan data revisi dan hibah untuk transparansi laporan keuangan.

Kegiatan ini juga diwarnai sesi diskusi interaktif antara peserta dan narasumber. Beberapa isu yang dibahas antara lain mekanisme penghargaan untuk satuan kerja berprestasi, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), masa berlaku sertifikat PPK, hingga proses pencairan SP2D.

KPPN menjelaskan bahwa pencairan dana yang telah ditandatangani melalui SP2D akan langsung diproses oleh bank pada hari yang sama, dengan memperhatikan jumlah dan waktu transaksi.

Melalui kegiatan LLAT 2025 ini, Ditjen Bimas Hindu dan KPPN Jakarta IV menegaskan pentingnya koordinasi dan disiplin antar satuan kerja dalam menyelesaikan proses penyerapan anggaran.
KPPN juga akan menyediakan helpdesk khusus selama masa LLAT guna memfasilitasi satuan kerja yang membutuhkan pendampingan teknis di lapangan.

Dirjen Bimas Hindu, I Nengah Duija, menutup kegiatan pada pukul 11.45 WIB, dengan pesan motivatif kepada seluruh peserta agar berkomitmen menuntaskan penyerapan anggaran sesuai jadwal.

“Mari kita ubah yang merah dan kuning menjadi hijau. Waktu kita terbatas, jadi pastikan semua target penyerapan anggaran tercapai dengan baik dan sesuai regulasi,” ujar Duija.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara Ditjen Bimas Hindu dan KPPN Jakarta IV dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, menjelang penutupan tahun anggaran 2025.