Himbauan Transformasi Digital dan Komitmen Hilangkan Praktik Korupsi Pada Rakernas Kemenag 2023

Mentri Agama RI dan Seluruh Pimpinan Unit Eselon I

Surabaya - Dirjen Bimas Hindu menghadiri perhelatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama RI yang diselenggarakan pada tanggal 3 s.d 6 Februari 2023 di Platinum Hotel Tunjungan Surabaya.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan jajarannya untuk tidak melakukan praktik korupsi dalam semua proses penyelenggaraan program Kementerian Agama.

“Saya minta kita semua berkomitmen untuk hilangkan praktik korupsi di Kemenag. Jangan ada fraud dalam pengadaan barang/jasa. Jangan ada praktik transaksional dalam promosi, rotasi dan mutasi jabatan,” tegas Gus Men, panggilan akrabnya. 

Pesan ini ditegaskan Menag saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama tahun 2023 di Surabaya. Turut hadir Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi. Rakernas diikuti seluruh jajaran eselon I dan II, pusat dan daerah. Hadir juga para pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN). 

“Pimpinan Satker agar membuat surat edaran larangan praktik koruptif di lingkungan kerja maupun lembaga pendidikan. Upaya menghilangkan praktik korupsi, bahkan harus dimulai dari hal sederhana. Misalnya, tidak menitip absen, tidak mencontek dalam ujian bagi siswa dan mahasiswa, tidak menerima atau memberi gratifikasi, dan lainnya,” sambung Menag.

Ditegaskan Menag, turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022, dari 38 menjadi 34, harus menjadi perhatian bersama. Semua jajaran Kemenag harus ikut berkontribusi dalam praktik baik birokrasi sehingga budaya korupsi semakin terkikis, dan hilang.
Selain itu, lanjut Gus Men, seluruh jajaran Kemenag juga harus dapat memberikan respons cepat, jelas, detail, serta tepat atas semua isu dan masalah keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. “Respons cepat dari kita sangat penting, selain dapat menenangkan publik, juga merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat,” pesannya.

“Jajaran Kemenag harus terlibat secara intensif dalam upaya menjernihkan setiap isu krusial di masyarakat, melalui penjelasan yang efektif dan edukatif, baik secara langsung maupun melalui konten publikasi di media konvensional maupun digital,” sambungnya.

Berkenaan dengan transformasi digital, Gus Men minta agar dilakukan percepatan implementasi. Kebijakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data harus ditingkatkan kualitas implementasinya. “Sehingga, pelayanan prima pemerintah, khususnya Kemenag, dapat segera dirasakan masyarakat,” pintanya. 

Dirjen Bimas Hindu Duija, menyambut baik arahan Menag dan menyampaikan bahwa "Bimas Hindu siap menjalankan Transformasi Digital melalui sistem Sipandu yang sudah dibangun untuk memberikan pelayanan prima dan profesional kepada umat serta melaksanakan pelayanan yang bebas dari praktik korupsi" tuturnya.

Menyongsong tahun politik, Menag juga  berpesan agar seluruh jajarannya ikut berupaya dalam mencegah politisasi agama di rumah ibadah dan lingkungan masyarakat. Menjadi tugas ASN Kemenag untuk memastikan kerukunan umat beragama tetap terjaga dengan baik di tahun politik sekaligus mendeklarasikan Tahun 2023 sebagai Tahun Kerukunan Umat Beragama.
 


Berita Pusat LAINNYA