Jakarta (Bimas Hindu) - Percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi salah satu prioritas Ditjen Bimas Hindu Kemenag pada 2026. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Evaluasi Triwulan II Pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan di Ruang Sidang Ditjen Bimas Hindu, Kamis (9/7/2026).
Rapat dipimpin Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Prof. I Nengah Duija, didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Dr. Ida Made Pidada Manuaba dan Direktur Urusan Agama Hindu Ida Bagus Kt Drana Arimbawa, serta diikuti pejabat fungsional, koordinator enam area perubahan, dan Tim Pembangunan Zona Integritas.
Dalam Laporannya, Sekretaris Ditjen Bimas Hindu, Ida Made Pidada Manuaba, menjelaskan bahwa evaluasi dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil rapat bersama Wakil Menteri Agama, Inspektorat Jenderal, dan Biro Organisasi dan Tata Laksana. Seluruh satuan kerja diminta mempercepat pembangunan Zona Integritas mengingat jumlah unit kerja di lingkungan Kementerian Agama yang berhasil meraih predikat WBK maupun WBBM masih sangat terbatas.
"Persiapan pembangunan Zona Integritas di Ditjen Bimas Hindu telah dimulai sejak tahun 2025. Tahun ini kita terus memperkuat langkah melalui pembentukan tim, evaluasi berkala, serta percepatan pemenuhan seluruh indikator yang menjadi syarat pencanangan pada tahun 2027," ujar Ida Made Pidada Manuaba.
Ia menyampaikan masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan, di antaranya penyelesaian pengaduan masyarakat (DUMAS), tindak lanjut hasil pengawasan (PLHP), peningkatan disiplin pegawai, serta penguatan layanan publik yang terintegrasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Menurutnya, pembangunan Zona Integritas tidak boleh dipahami hanya sebagai pemenuhan dokumen administrasi, tetapi harus menjadi momentum perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.
"Pelayanan publik tidak boleh lagi dibatasi oleh ego sektoral. Seluruh ASN harus memiliki semangat yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik, saling mendukung, dan bertanggung jawab terhadap tujuan organisasi," tegasnya.
Ida Made Pidada Manuaba juga mengungkapkan bahwa capaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas saat ini telah mencapai sekitar 64 persen. Di sisi lain, layanan penerbitan Tanda Daftar menunjukkan perkembangan signifikan dengan hampir 9.000 dokumen diterbitkan dalam enam bulan terakhir, meningkat tajam dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya.
Dalam Arahannya, Dirjen Bimas Hindu, Prof. I Nengah Duija, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas ditentukan oleh perubahan budaya kerja, bukan semata-mata kelengkapan administrasi.
"Zona Integritas bukan hanya soal dokumen, tetapi bagaimana kita membangun budaya kerja yang disiplin, bertanggung jawab, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan. Inilah perubahan yang harus diwujudkan bersama," kata Prof. I Nengah Duija.
Untuk mempercepat pencapaian tersebut, Dirjen menginstruksikan pembentukan Satuan Tugas Penegakan Disiplin Pegawai yang bertugas memantau kehadiran ASN setiap hari dan melaporkan hasilnya secara berkala. Ia juga meminta seluruh koordinator area memastikan pemenuhan dokumen Zona Integritas berjalan tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan.
Selain itu, Prof. I Nengah Duija mendorong percepatan transformasi digital melalui optimalisasi PTSP berbasis elektronik, pembangunan bank data terintegrasi, penguatan publikasi pembangunan Zona Integritas, serta penyediaan anggaran khusus untuk mendukung implementasi reformasi birokrasi pada tahun anggaran 2027.
Dirjen juga menekankan pentingnya keteladanan pimpinan dalam membangun budaya disiplin. Menurutnya, perubahan organisasi akan berjalan efektif apabila pimpinan mampu menjadi contoh bagi seluruh pegawai, termasuk dalam kedisiplinan, etos kerja, dan tanggung jawab.
"CPNS maupun PPPK harus membangun karakter disiplin sejak awal. Jadikan pegawai yang memiliki etos kerja tinggi sebagai teladan, karena keberhasilan Zona Integritas hanya dapat dicapai melalui komitmen dan keteladanan bersama," ujarnya.
Melalui evaluasi Triwulan II ini, Ditjen Bimas Hindu memperkuat langkah menuju pencanangan Zona Integritas pada 2027. Dengan penguatan disiplin aparatur, transformasi digital, integrasi pelayanan publik, dan sinergi seluruh unit kerja, Ditjen Bimas Hindu optimistis mampu mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
