Umat Hindu di Provinsi Gorontalo terus mendesak pemerintah segera merealisasikan struktur Pembimas Hindu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Keinginan tersebut kembali mengemuka saat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI berkunjung dan bersilahturahmi dengan perwakilan umat Hindu Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Minggu Malam (21/05/2023) di Pura Agung Mandala Giri Desa Tri Rukun, Bualemo, Gorontalo.
Kepala Desa Tri Rukun berharap umat Hindu di Provinsi Gorontalo dapat lebih dikenal dengan keberadaan Pembimas Hindu di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo.
“Saya selaku pemerintah desa menginginkan agar umat Hindu secara legalitas dan juga sampai di media luas supaya umat Hindu yang ada di Gorontalo supaya kelihatan, dalam hal ini bagaimana bapak Dirjen, bisa ada Bimas Hindunya” harap Kepala Desa Tri Rukun, I Wayan Candra
Sementara itu ketua PHDI Bualemo menyatakan umat Hindu di Kabupaten Bualemo berjumlah hampir 500 Kepala Keluarga (KK) mengharapkan adanya struktur Pembimas sehingga bisa mandiri dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang menjadi program pemerintah khususnya di Kementerian Agama.
“Kepada Bapak Dirjen, sehingga mungkin bisa memperjuangkan apa yang diusul daripada Bapak Ayahanda (Kepala Desa) bahwa Provinsi Gorontalo kita belum memiliki Pembimas, sehingga ketika kami diundang oleh Pak Made (Penyuluh Agama Hindu) mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, ya mau tidak mau ya, artinya yang menghendel acara-acara itu justru bukan orang-orang kita padahal kita memiliki kok SDM yang cukup, yang memadai untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan tersebut”. Ungkapnya.
Menurut Ketua PHDI Provinsi Gorontalo pengusulan struktur Pembimas Hindu pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo sudah dilakukan sejak tahun 2016. PHDI dan ormas keagamaan lainnya telah berhasil melengkapi rekomendasi dari DPRD, rekomendasi pemerintah daerah, dan rekomendasi Kementerian Agama. Namun hingga saat ini belum membuahkan hasil.
Ketua PHDI Gorontalo menyadari perjuangan tersebut tidak mudah karena harus diselesaikan oleh 3 kementerian yaitu Kementerian Agama, Kementerian PANRB, dan Kementerian Keuangan.
Mendengar keinginan umat Hindu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI Prof. Dr. Drs I Nengah Duija, M.Si menyatakan akan berupaya semaksimal mungkin sehingga umat Hindu di Provinsi Gorontalo bisa segera memiliki struktur pembimas dan juga penyelenggara Hindu kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo.
“Mengenai Pembimas, kami akan coba rujuk kembali karena sekarang sedang ada pengajian di Papua lagi 3 pembimas, ada pemekaran, sekarang dengan satu paket dengan itu sehingga kita di Gorontalo bisa dapat 1 Pembimas, mudah-mudahan juga dapat penyelenggara di masing-masing kabupaten tertentu berdasarkan jumlah umat. Kata Prof. Duija.
Sejak provinsi Gorontalo berdiri pada tahun 2000, pembinaan umat hindu ditingkat kanwil berada dibawah struktur Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan dikoordinasikan hanya oleh seorang penyuluh Agama Hindu.
