Jakarta (Bimas Hindu) – Komisi Informasi Pusat (KIP) resmi membuka Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta. Acara ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat budaya transparansi dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara lebih luas dan inklusif, Selasa (14/10/2025).

Dengan mengusung tema “Membangun Akses Informasi untuk Kemandirian Indonesia dan Berdaya Saing Global,” pameran ini menghadirkan ruang interaktif yang mempertemukan pemerintah, badan publik, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola informasi yang terbuka, akuntabel, dan berkeadilan.

Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini bukan sekadar pameran, melainkan sarana edukasi publik agar masyarakat semakin memahami haknya dalam mengakses informasi.

“Banyak masyarakat yang belum tahu apa itu keterbukaan informasi publik, bahkan belum kenal Komisi Informasi. Lewat pameran ini, kami ingin masyarakat datang, bertanya, dan berinteraksi langsung,” ujar Donny.

Ia menambahkan, sejumlah kementerian dan lembaga kini telah berinovasi dengan layanan publik digital berbasis aplikasi. “Cukup dengan QR Code, masyarakat bisa mengakses berbagai informasi langsung dari ponsel mereka. Ini langkah maju menuju pemerintahan terbuka,” imbuhnya.

Meski demikian, Donny mengingatkan bahwa tidak semua informasi bersifat terbuka. Ada informasi yang masuk kategori dikecualikan, terutama di lembaga strategis yang menyangkut keamanan atau kepentingan nasional.

“Badan publik wajib membuka informasi, tetapi juga berhak menutup sebagian kecil informasi. Yang ditutup sedikit saja, yang dibuka harus jauh lebih banyak,” tegasnya.

Dalam acara ini, Kementerian Agama (Kemenag) hadir dengan mengusung tema booth “Kemenag Berdampak,” Kemenag menampilkan berbagai program afirmatif yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Menurut Humas Kemenag, Dodo Murtado, tema tersebut mencerminkan komitmen Kemenag dalam menghadirkan kebijakan dan layanan yang benar-benar berdampak positif.

“Kami ingin menunjukkan bahwa program Kemenag bukan hanya administratif, tetapi juga membawa manfaat nyata. Dalam pameran ini kami tampilkan data, infografis, dan hasil nyata dari berbagai program yang menyentuh langsung guru binaan dan masyarakat luas,” ungkapnya.

Booth Kemenag tampil dengan konsep visual yang humanis dan inspiratif, menampilkan testimoni penerima manfaat, data digital, serta inovasi pelayanan berbasis teknologi. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat citra Kemenag sebagai lembaga publik yang transparan dan berdampak.

Dalam kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas Hindu) juga turut berpartisipasi menampilkan berbagai capaian dan inovasi dalam pelayanan publik berbasis nilai-nilai spiritual Hindu. 

Kontribusi Ditjen Bimas Hindu menjadi bagian penting dalam menunjukkan bagaimana nilai transparansi dan tanggung jawab publik dapat berpadu dengan kearifan lokal dan spiritualitas.

Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025 akan berlangsung hingga 16 Oktober 2025, dengan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Melalui kegiatan ini, KIP berharap publik semakin aktif memanfaatkan hak atas informasi sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional.

Dengan semangat kolaborasi dan keterbukaan, pameran ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri, transparan, dan berdaya saing global.