Mataram (Bimas Hindu) - Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Prof. I Nengah Duija, menyampaikan Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Bimas Hindu Tahun 2025–2029 kepada ASN Civitas Akademika IAHN Gde Pudja Mataram, para pegawai se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, guru Widyalaya, dan guru Pasraman.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Sabtu, 22 Februari 2026, bertempat di Aula Kampus IAHN Gde Pudja Mataram. Forum ini menjadi momentum konsolidasi arah pembangunan agama dan pendidikan Hindu di wilayah Nusa Tenggara Barat.
Dalam pemaparannya, Dirjen Bimas Hindu Prof. I Nengah Duija menegaskan bahwa arah kebijakan Ditjen Bimas Hindu merupakan penjabaran dari RPJMN 2025–2029 dan Renstra Kementerian Agama yang berlandaskan visi Indonesia Emas 2045 serta Asta Protas Menteri Agama.
Fokus utama kebijakan tersebut adalah pembangunan agama dan pendidikan Hindu yang berkarakter, moderat, serta berdaya saing global. Pendidikan Hindu diposisikan sebagai pilar penting dalam membentuk sumber daya manusia yang dharmika, unggul, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Prof. Duija menjelaskan penguatan pendidikan tinggi keagamaan Hindu diarahkan pada peningkatan kualitas SDM melalui akselerasi kualifikasi dosen, peningkatan jabatan akademik, serta penguatan kompetensi digital.
Selain itu, daya saing lulusan juga menjadi perhatian melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), penguatan pusat karier, serta sertifikasi kompetensi yang diakui dunia usaha dan dunia industri.
Dalam aspek riset dan inovasi, Ditjen Bimas Hindu mendorong peningkatan publikasi ilmiah bereputasi internasional, perolehan hak paten dan HAKI, serta riset yang relevan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Target kinerja 2025–2029 mencakup peningkatan akreditasi program studi menjadi Unggul, peningkatan lulusan yang terserap kerja kurang dari satu tahun, serta penguatan jurnal terakreditasi nasional dan internasional.
Dirjen Bimas Hindu juga menekankan pentingnya transformasi tata kelola berbasis digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, serta pengembangan layanan Smart Campus yang terintegrasi.
Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi bagian dari upaya menghadirkan layanan yang transparan, cepat, dan akuntabel bagi masyarakat.
Secara khusus, IAHN Gde Pudja Mataram didorong melakukan akselerasi transformasi kelembagaan menuju Universitas Hindu Negeri (UHN) dengan penguatan program studi unggulan dan tata kelola yang akuntabel.
Kampus juga diharapkan menjadi pusat kajian ekoteologi dan kearifan lokal NTB melalui integrasi konsep Tri Hita Karana dengan pelestarian lingkungan, serta menjadi laboratorium moderasi beragama di wilayah yang heterogen.
Melalui kegiatan ini, Dirjen Bimas Hindu menegaskan bahwa Renstra 2025–2029 bukan sekadar dokumen administratif, melainkan panduan strategis untuk menghadirkan pendidikan Hindu yang unggul, inklusif, serta menyentuh dimensi spiritual dan budaya secara holistik.
Prof. Duija mengajak seluruh ASN, tenaga pendidik, dan pemangku kepentingan untuk bersinergi meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kehidupan beragama Hindu demi terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas menuju Indonesia Emas 2045.
