Banyuwangi (Bimas Hindu) - Dalam rangka penguatan pembinaan keumatan Hindu, Penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi menghadiri Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Banyuwangi di Aula Pura Agung Blambangan, Minggu (12/4/2026).
Rapat ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi program kerja dan capaian kinerja PHDI, sekaligus membahas revisi dan pemantapan program ke depan, isu-isu keumatan Hindu, serta merumuskan langkah penguatan pembinaan umat di daerah.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai unsur lembaga keagamaan Hindu, di antaranya PHDI Kecamatan Banyuwangi, Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN), Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI), Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor), Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPGD), Peradah, Pecalang, serta Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI).
Ketua PHDI Kabupaten Banyuwangi, Sardiyanto, menyampaikan bahwa dinamika keumatan masih berkembang, terutama terkait pelaksanaan persembahyangan hari raya dan hari suci, serta persoalan kepemangkuan di masyarakat.
“Perlu adanya penyelarasan pemahaman terkait sasana kepemangkuan agar tercipta keharmonisan dan kesejahteraan umat, serta mendukung kemajuan kegiatan keumatan,” ujarnya.
Sementara itu, Penyelenggara Hindu Kemenag Banyuwangi, Oksan Wibowo, menekankan pentingnya optimalisasi pendataan umat Hindu, termasuk data guru dan siswa pendidikan agama Hindu yang dinilai masih belum maksimal.
“Pendataan umat dan pendidikan keagamaan Hindu harus diperkuat sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPGD) segera mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Bupati sebagai bagian dari penguatan kelembagaan. Selain itu, keberadaan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu (PTKH) di Banyuwangi diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Hindu, khususnya generasi muda.
Dalam kesempatan tersebut, juga ditekankan pentingnya keteladanan dalam pembinaan umat serta pemanfaatan media sebagai sarana publikasi kegiatan keumatan. Pembinaan umat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup pelurusan pemahaman keagamaan, termasuk tata cara sembahyang dan etika berpakaian yang dilaksanakan secara sinergis bersama PSN.
Rapat ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antar lembaga keumatan Hindu serta menyatukan persepsi dalam menjalankan program pembinaan, guna mewujudkan umat Hindu yang harmonis, maju, dan sejahtera di Kabupaten Banyuwangi sebagai bagian dari pembangunan keagamaan nasional.
