Bimas Hindu (Sultra) - Setelah lebih dari setengah abad menetap di Sulawesi Tenggara, umat Hindu mulai menapaki babak baru dalam dunia pendidikan keagamaan. Dari akar transmigrasi yang dimulai tahun 1968 di Desa Jati Bali, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, kini geliat pendirian lembaga pendidikan berciri khas Hindu mulai terasa nyata.
Data terbaru menunjukkan, pada tahun 2025 jumlah umat Hindu di Sulawesi Tenggara telah mencapai lebih dari 54.000 jiwa. Mereka tersebar di 13 dari 17 kabupaten/kota, mencakup 60 kecamatan dan sekitar 120 desa atau kelurahan. Dengan sebaran yang luas ini, kebutuhan akan pendidikan keagamaan yang berkesinambungan pun semakin mendesak.
Awalnya, umat Hindu di Sultra banyak berkiprah di sektor pertanian. Namun kini, kesadaran akan pentingnya pendidikan—khususnya pendidikan agama—semakin tumbuh. Titik baliknya terjadi setelah terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 56 Tahun 2014 dan PMA No. 10 Tahun 2020 yang membuka jalan berdirinya Pasraman atau sekolah formal Hindu. Momentum ini disambut hangat oleh tokoh-tokoh Hindu lokal.
Tahun 2016 menjadi tonggak penting dengan lahirnya Yayasan Pasraman Dwitawana Saraswati di Kabupaten Kolaka Timur, dipimpin oleh Wayan Karyata, S.Ag. Yayasan ini mempelopori pendirian Pasraman formal di Sulawesi Tenggara, yang kemudian berkembang menjadi Widyalaya—satuan pendidikan formal Hindu yang setara dengan madrasah bagi umat Muslim.
Transformasi ini semakin kuat sejak terbitnya PMA No. 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan Widyalaya. Regulasi ini mengubah struktur Pasraman menjadi Widyalaya, lengkap dari tingkat Pratama (PAUD), Adi (SD), hingga Madyama (SMP), dengan kurikulum terpadu yang memadukan pendidikan umum dan spiritual Hindu.
Hingga 2025, tercatat sudah ada 15 satuan pendidikan Widyalaya yang aktif di tiga kabupaten: Kolaka Timur, Konawe, dan Konawe Selatan. Di antaranya terdapat satu Madyama Widyalaya, tiga Adi Widyalaya, dan sepuluh Pratama Widyalaya. Enam di antaranya telah terakreditasi, sementara sisanya sedang dalam proses pengajuan.
Namun, perjalanan Widyalaya tidak tanpa tantangan. Pembiayaan masih menjadi kendala utama. Sebagian besar operasional masih bergantung pada bantuan pemerintah, khususnya dari Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Hindu. Partisipasi masyarakat masih rendah, membuat keberlangsungan lembaga ini bergantung pada semangat "ngayah" atau pengabdian tulus para pengelola dan guru.
Di tengah keterbatasan, semangat pantang menyerah justru menjadi kekuatan utama. Para tokoh umat, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan terus bergerak, menepis pesimisme yang sempat muncul. Harapannya, Widyalaya kelak bisa menjadi sekolah negeri dengan pendanaan penuh dari pemerintah.
Optimisme pun terus tumbuh. Gedung-gedung mulai berdiri kokoh, ruang kelas tertata rapi, sarana pembelajaran kian memadai. Bimas Hindu Kanwil Kemenag Sultra berharap dukungan dari semua pihak terus mengalir, agar Widyalaya benar-benar menjadi pilihan utama pendidikan bagi umat Hindu di Sultra.
Kabupaten Bombana, Buton Utara, Kota Baubau, dan Muna Barat disebut-sebut sebagai wilayah potensial berikutnya untuk pengembangan Widyalaya. Jika semangat ini terus menyala, bukan tak mungkin Widyalaya akan menjadi pilar utama dalam membentuk generasi Hindu yang cerdas, berkarakter, dan penuh sradha bhakti di Bumi Anoa.
Penulis - Nang Bagia (Kadek Yogiarta), Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bimas Hindu Kanwil Kemenag Sultra
