JAKARTA (Bimas Hindu) - Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu terus mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan pemberdayaan umat Hindu di seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan komitmen nyata dalam mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya pada pilar memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, serta pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi.
Dalam laporan capaian kinerja dua tahun terakhir, tahun anggaran 2025 hingga 2026, Ditjen Bimas Hindu mencatatkan berbagai terobosan strategis yang menyentuh langsung kebutuhan umat. Mulai dari pemberdayaan ekonomi, bantuan pendidikan, pembangunan rumah ibadah yang ramah dan sehat, hingga percepatan rehabilitasi rumah ibadah pascabencana.
Pada sektor pemberdayaan ekonomi umat, Ditjen Bimas Hindu menyalurkan program pemberdayaan ekonomi di satu lokasi pada tahun 2025 dengan fokus pada penguatan ekonomi berbasis komunitas. Optimalisasi dana sosial melalui Badan Pengelola Dana Umat Hindu (BDDN) juga mencatatkan penyaluran signifikan. Pada tahun 2025, dana sebesar Rp2,73 miliar disalurkan untuk enam pilar, dengan penekanan pada aspek sosial kemanusiaan (49%) dan investasi (46%).
Memasuki tahun 2026, penyaluran dana sosial BDDN terus berlanjut dengan nilai mencapai Rp427,6 juta, yang didominasi untuk pilar Pandita & Pinandita (34%) serta Organisasi Keagamaan Hindu (26%). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian lembaga keagamaan dan kesejahteraan para tokoh agama.
Di bidang pendidikan, pemerintah konsisten memberikan dukungan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa Widyalaya. Pada tahun 2025, sebanyak 1.455 siswa dari jenjang Adi, Madyama, dan Utama Widyalaya menerima bantuan dengan total anggaran Rp1,1 miliar. Untuk tahun 2026, penyaluran PIP bagi siswa Widyalaya dialokasikan melalui Puspenma.
Tidak hanya di tingkat dasar dan menengah, perhatian juga diberikan kepada mahasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Program KIP Ongoing dan KIP Baru telah tersalurkan di sembilan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu (PTKH) di seluruh Indonesia, seperti UNHI Denpasar, ITP Markandeya Bali, STAH Dharma Nusantara Jakarta, hingga STKIP Agama Hindu Singaraja. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) juga terus digulirkan untuk mencetak SDM Hindu yang unggul dan berdaya saing.
Sebagai wujud nyata pelayanan publik yang inklusif, Ditjen Bimas Hindu menyalurkan Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah. Pada tahun 2025, sebanyak 91 lokasi rumah ibadah menerima bantuan dengan total anggaran mencapai Rp11,37 miliar. Bantuan ini mencakup pembangunan dan rehabilitasi Pura di berbagai provinsi.
Kementerian Agama juga menaruh perhatian besar pada aspek ramah lingkungan dan aksesibilitas. Melalui program Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah Ramah dan Sehat Tahun 2025, sebanyak 16 lokasi menerima bantuan dengan total Rp1,6 miliar. Program ini bertujuan menyediakan fasilitas ibadah yang layak bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan ramah anak.
Selain itu, respons cepat terhadap bencana terus dilakukan. Pada tahun 2025, 10 rumah ibadah terdampak bencana menerima bantuan senilai Rp1 miliar. Khusus untuk Provinsi Bali, pada tahun 2026, pemerintah menggelontorkan bantuan sebesar Rp2 miliar untuk rehabilitasi 38 rumah ibadah yang terdampak bencana, memastikan umat kembali dapat beribadah dengan tenang. Bantuan juga digelontorkan untuk 15 rumah ibadah dalam program pembangunan/rehabilitasi tahun 2026 dengan total Rp2 miliar, serta tiga lokasi di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dengan nilai Rp600 juta.
Tidak hanya rumah ibadah, pemerintah juga memberikan Bantuan Operasional Rumah Ibadah tahun 2025 kepada 15 lokasi dengan total Rp750 juta untuk mendukung tata kelola rumah ibadah yang berdaya guna. Untuk mendukung prosesi keagamaan, bantuan pembangunan Rumah Duka/Krematorium tahun 2025 disalurkan ke tiga lokasi di Sorong, Palangkaraya, dan Kolaka Timur, masing-masing sebesar Rp200 juta.
Melalui berbagai capaian ini, Ditjen Bimas Hindu menegaskan posisinya sebagai institusi yang hadir untuk melayani umat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan mendorong terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat akan terus diperkuat untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan cita-cita luhur bangsa.
