Jakarta (Bimas Hindu) - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama menggelar rapat koordinasi bertajuk “Dirjen Bimas Hindu Menyapa dan Mendengar” di Ruang Rapat Ditjen Bimas Hindu, Jakarta. Kegiatan ini menjadi wadah konsolidasi nasional antara jajaran pusat dan daerah dalam mengevaluasi capaian program tahun 2025 serta menyusun arah kebijakan dan rencana strategis tahun 2026, Selasa (29/10/2025).

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Ditjen Bimas Hindu, Dr. Ida Made Pidada Manuaba dan dihadiri oleh Dirjen Bimas Hindu, Prof. I Nengah Duija, Direktur Urusan Agama Hindu, Dr. I Gusti Made Sunartha, Direktur Pendidikan Hindu, Prof. I Ketut Sudarsana, para Kasubdit, Pembimas, Kabid, penyelenggara Hindu, dan penyuluh agama Hindu dari seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring.

Dalam arahannya, Dr. Ida Made Pidada Manuaba menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Agama dan Dirjen Bimas Hindu untuk memperkuat koordinasi internal serta menyerap aspirasi dari daerah.

“Pertemuan ini kita manfaatkan untuk menghimpun belanja masalah, mulai dari anggaran, realisasi, hingga persoalan kepegawaian di daerah. Kita ingin memastikan bahwa program yang telah berjalan tahun 2025 dapat dievaluasi dengan baik dan program 2026 siap terlaksana tepat sasaran,” ujarnya.

Sekretaris Ditjen Bimas Hindu juga menekankan pentingnya sinergi antar-unit kerja di tingkat pusat dan daerah. Ia berharap setiap eselon dua dan tiga dapat memberikan laporan komprehensif mengenai capaian program, tantangan di lapangan, serta rekomendasi tindak lanjut.

Sementara itu, Direktur Urusan Agama Hindu, Dr. I Gusti Made Sunartha, memaparkan lima program prioritas Ditjen Bimas Hindu yang saat ini dijalankan, yaitu peningkatan kerukunan dan cinta kemanusiaan, penguatan ekoteologi Hindu, layanan keagamaan berdampak, pemberdayaan ekonomi umat, dan digitalisasi tata kelola.

“Kelima program prioritas ini merupakan turunan dari Asta Cita Menteri Agama yang kita implementasikan dalam konteks kehidupan umat Hindu di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Berbagai capaian penting turut disampaikan, antara lain penanaman lebih dari 6.400 pohon dalam gerakan ekoteologi berbasis perayaan Tumpek, pelepasan ribuan hewan untuk pelestarian lingkungan, serta pelaksanaan program Meja Makan Cinta dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) yang berfokus pada penguatan nilai kemanusiaan dan ketahanan keluarga.

Selain itu, layanan keagamaan berdampak juga terus diperluas, termasuk bantuan kepada lembaga keagamaan di 143 lokasi dengan nilai lebih dari Rp21 miliar, serta penguatan Rumah Bina Keluarga Sukinah (RBKS) yang telah membina lebih dari 5.000 keluarga Hindu di seluruh Indonesia.

Dalam bidang digitalisasi, Ditjen Bimas Hindu kini tengah mengembangkan aplikasi PADMA (Pengajuan Tanda Daftar Rumah Ibadah dan Lembaga Keagamaan) untuk mempercepat layanan keagamaan berbasis teknologi.

“Program digitalisasi ini merupakan langkah strategis agar layanan keagamaan Hindu menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat,” jelas Dr. I Gusti Made Sunartha.

Sementara itu, Dirjen Bimas Hindu, Prof. I Nengah Duija, memberikan arahan langsung terkait pelaksanaan program 2026. Ia memberi perhatian khusus terhadap program Rumah Bina Keluarga Sukinah (RBKS) sebagai salah satu prioritas nasional Ditjen Bimas Hindu.

“RBKS adalah program prioritas kita. Untuk 2026 harus sudah jelas: apakah fokus pada regulasi, program, atau kurikulum. Saat ini kita baru punya pedoman, tapi belum ada kurikulum. Ini harus segera disusun bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan PHDI,” tegasnya.

Dirjen Bimas Hindu juga mengingatkan agar tidak ada daerah yang membuat program serupa namun tidak sejalan dengan konsep RBKS.

“Kalau ada program sejenis yang tidak sesuai RBKS, saya minta jangan diberi anggaran. Semua program harus mengalir dari pusat ke daerah secara seragam dan sesuai Renstra Ditjen Bimas Hindu,” ujarnya.

Selain itu, Prof. I Nengah Duija juga menyoroti pelaksanaan pemberdayaan ekonomi umat agar lebih terukur dan berbasis komunitas.

“Jangan sampai kita memberi bantuan kepada perorangan tanpa target. Kalau berbasis komunitas, harus jelas tujuannya, misalnya produksi keripik, maka target produksi dan pemasaran harus terukur. Ini bukan bantuan sukarela, tapi intervensi strategis,” tegasnya.

Terkait digitalisasi layanan, beliau menyampaikan bahwa Ditjen Bimas Hindu kini memiliki server tersendiri yang disimpan di Pusdatin Kemenag dan sedang direvitalisasi.

“Server kita sudah aktif kembali. Tahun depan semua fitur layanan keagamaan, pendidikan, dan sekretariat akan diintegrasikan ke big data Pusdatin. Setiap daerah akan memiliki PIC input data sehingga data umat kita valid dan bersih,” jelasnya.

Dirjen Bimas Hindu juga mengumumkan rencana penerbitan buku “Ekoteologi Perspektif Hindu” yang akan mendapat pengantar langsung dari Menteri Agama. Buku ini disusun dalam format book chapter dan menjadi langkah nyata dalam pengembangan kajian ekoteologi Hindu di tingkat akademik dan kelembagaan.

Selain itu, Ditjen Bimas Hindu juga akan menyusun buku pedoman pendidikan karakter Hindu di Widyalaya untuk memperkuat nilai-nilai spiritual dan moral peserta didik dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Prof. I Nengah Duija juga menegaskan agar juklak-juknis bantuan tahun 2026 disesuaikan dengan Asta Cita dan Asta Pratama Kementerian Agama agar pelaksanaannya sinkron dengan kebijakan nasional. Ia juga menyampaikan bahwa Ditjen Bimas Hindu akan bekerja sama dengan Pusbangkom untuk melaksanakan uji kompetensi guru dan penyuluh agama Hindu mulai tahun 2026.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Pusbangkom. Tidak perlu MoU, cukup kesepakatan internal antarunit Kemenag. Yang penting datanya jelasn berapa guru, penyuluh, dan pegawai yang akan kita tingkatkan kompetensinya,” ungkapnya.

Menutup rapat, Sekretaris Ditjen Bimas Hindu menegaskan agar seluruh unit kerja segera melakukan evaluasi keberlanjutan program dan memperkuat konsistensi pelaksanaan kegiatan di lapangan.

“Seperti yang dilakukan oleh Bimas Islam dengan peringatan Maulid yang berkesinambungan, kita juga perlu membangun program yang berkelanjutan dan melekat di tengah umat,” ujarnya.

Rapat “Dirjen Bimas Hindu Menyapa dan Mendengar” diharapkan menjadi momentum refleksi bersama bagi seluruh jajaran Ditjen Bimas Hindu untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan seluruh program benar-benar menyentuh kebutuhan umat Hindu di seluruh Indonesia.