Jakarta Pusat (Bimas Hindu) - Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama, Prof. I Nengah Duija, secara resmi membuka kegiatan Asesmen Uji Kompetensi Pengisian Jabatan Administrasi yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu pada Kamis (18/12/2025) di Orchardz Hotel Industri, Jakarta Pusat. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pengisian kekosongan jabatan administrasi akibat pensiun serta proses mutasi dan rotasi ASN, sekaligus sebagai implementasi pengembangan karier dan kompetensi aparatur sipil negara.
Kegiatan ini dihadiri oleh Dirjen Bimas Hindu Prof. I Nengah Duija, Sekretaris Ditjen Bimas Hindu Dr. Ida Made Pidada Manuaba, Kepala Biro SDM Dr. H. Wawan Djunaidi, Asesor Kemenag, tim kepegawaian Ditjen Bimas Hindu dan para peserta Asesmen.
Dalam sambutannya, Prof. I Nengah Duija menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia berbanding lurus dengan mutu layanan publik yang diberikan Kementerian Agama. Ia menyampaikan bahwa asesmen merupakan syarat mutlak yang tidak dapat dihindari dalam proses penataan jabatan, sehingga harus dilaksanakan secara terukur, objektif, dan berlandaskan sistem. Menurutnya, asesmen ini merupakan tahap kedua yang dilakukan Ditjen Bimas Hindu untuk menjaring calon pejabat administrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai bagian dari percepatan layanan dan penguatan kinerja organisasi.
Prof. I Nengah Duija juga mengingatkan para peserta asesmen bahwa kesempatan mengikuti uji kompetensi merupakan peluang yang harus disikapi dengan kesiapan dan komitmen penuh. Ia menekankan bahwa dalam sistem ASN modern tidak lagi dikenal zona nyaman, karena penugasan dapat dilakukan di mana pun sesuai kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, setiap ASN diminta untuk tidak menawar penugasan negara dan siap menerima keputusan pejabat berwenang, dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
Lebih lanjut, Dirjen Bimas Hindu menyoroti pentingnya kepemimpinan yang berlandaskan pengelolaan diri (self-mastery), kecerdasan emosional, serta kemampuan membangun relasi yang harmonis dengan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pejabat Kementerian Agama harus mengedepankan pendekatan religius dan humanis, sejalan dengan arahan Menteri Agama yang menekankan kepemimpinan berbasis kerukunan dan cinta kemanusiaan, bukan kebencian. “Tidak ada agama di Indonesia yang mengajarkan kepemimpinan dengan kebencian. Jika itu terjadi, berarti kita belum memahami agama dengan baik,” tegasnya.
Kegiatan asesmen ini diharapkan mampu menghasilkan pejabat administrasi yang profesional, berintegritas, dan adaptif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.
