Denpasar (Bimas Hindu) - Kementerian Agama terus memperkuat akses pendidikan keagamaan Hindu di Bali melalui percepatan pengelolaan aset dan penyiapan lahan pendidikan. Hal itu ditandai dengan penyerahan sertifikat tanah hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk pembangunan Widyalaya Negeri di Jembrana, yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Denpasar, pada Kamis (30/4/2026).
Penyerahan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, I Gde Witha Arsana, kepada Direktur Pendidikan Hindu Kementerian Agama, I Ketut Sudarsana, yang mewakili Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. Selanjutnya, dokumen tersebut diserahkan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bali, I Gusti Made (IGM) Sunartha, sebagai instansi pengguna lahan.
Pada momentum yang sama, Kementerian Agama memberikan penghargaan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana atas percepatan penyelesaian balik nama sertifikat tanah hibah menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Agama. Proses tersebut tercatat rampung hanya dalam waktu satu minggu.
Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bali, I Gusti Made Sunartha, menilai capaian tersebut sebagai wujud nyata transformasi layanan publik yang sejalan dengan program strategis Asta Protas Kementerian Agama. Ia menegaskan bahwa kecepatan layanan menjadi indikator penting dalam menghadirkan negara di tengah kebutuhan masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan keagamaan.
“Percepatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor mampu menghadirkan solusi konkret. Ini bukan sekadar administrasi, tetapi bagian dari upaya mempercepat pemerataan akses pendidikan Hindu yang berkualitas,” tegas IGM Sunartha.
Ia menekankan pentingnya penguatan sinergi antara Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dengan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan dan pembangunan satuan pendidikan. Menurutnya, dukungan kepala daerah menjadi faktor kunci dalam mempercepat realisasi program strategis tersebut.
Lebih lanjut, IGM Sunartha mengungkapkan sejumlah perkembangan penyediaan lahan pendidikan di berbagai wilayah di Bali, di antaranya Klungkung (Nusa Penida), Bangli dengan dua alternatif lokasi, Singaraja bagian barat, serta rencana penyerahan aset di Kuta, Badung. Ia menargetkan setiap kabupaten/kota di Bali memiliki minimal satu Widyalaya Negeri.
Direktur Pendidikan Hindu, I Ketut Sudarsana, menyebut percepatan sertifikasi lahan di Jembrana sebagai tonggak penting dalam pengembangan pendidikan Hindu nasional. Ia menilai model kolaborasi ini dapat direplikasi di berbagai daerah untuk mempercepat pemerataan layanan pendidikan keagamaan.
“Ini adalah momentum strategis. Widyalaya Negeri Jembrana akan menjadi model integrasi antara pendidikan formal dan penguatan karakter berbasis pasraman. Praktik baik ini akan kita dorong untuk diterapkan secara nasional,” ujar Sudarsana.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, I Gde Witha Arsana, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung penertiban aset negara guna memberikan kepastian hukum. Ia menyebut sinergi antarlembaga serta kelengkapan dokumen menjadi faktor utama dalam percepatan proses sertifikasi.
Dengan terealisasinya sertifikasi lahan ini, Kementerian Agama optimistis pembangunan Widyalaya Negeri di Jembrana dapat segera berjalan dan menjadi bagian dari upaya strategis meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat karakter umat Hindu di Bali secara berkelanjutan.
