Kupang (Bimas Hindu) — Tim Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melaksanakan survei dan verifikasi tingkat kerusakan bangunan Adi Widyalaya Saraswati dan Pratama Widyalaya Saraswati di Kelurahan Bello, Kamis (20/8/2026).
Kegiatan peninjauan strategis ini turut didampingi langsung oleh Pembimbing Masyarakat (Pembimas) Hindu Provinsi NTT, I Ketut Suji, S.Ag., M.Si., beserta jajaran pengurus yayasan, panitia pembangunan, dan kepala sekolah setempat.
Kegiatan peninjauan kelayakan fisik ini merupakan tindak lanjut nyata dari usulan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah keagamaan yang sebelumnya diajukan oleh Kementerian Agama kepada Kementerian PU. Hal tersebut sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan.
Sebagai bentuk kesiapan, pihak sekolah langsung menyerahkan kelengkapan berkas administratif yang dibutuhkan, mulai dari profil data sekolah, data EMIS, izin pendirian, hingga data rinci jumlah peserta didik.
Perwakilan tim Kementerian PU, Albert Sonbay, menjelaskan bahwa proses penilaian kelayakan tidak hanya didasarkan pada kelengkapan administrasi semata, melainkan sangat bergantung pada tingkat kerusakan fisik bangunan di lapangan sebagai syarat utama penanganan.
"Kalau di kami, Kementerian PU ini kan berdasarkan dari longlist yang disampaikan Kemenag. Itu kita salah satunya selain administrasi, kita menilai terkait kerusakan. Jadi misalkan dalam satu sekolah ada 5 masa bangunan, cukup 1 yang rusak sedang atau rusak berat. Kalau kategorinya rusak berat, itu kalau rusaknya dari fondasi, otomatis harus dibongkar semua, kita bangun baru," jelas Albert Sonbay memaparkan standar operasional penilaian.
Untuk menunjang kelengkapan penyusunan laporan, anggota tim survei, Yoachim Yufen, turut meminta pihak pengelola sekolah untuk menyiapkan data teknis tambahan yang komprehensif.
"Kami juga perlu tahu tahun pembangunannya kapan, penganggarannya dari mana, selesainya kapan, dan waktunya berapa lama. Kami izin mengambil dokumentasi semua ruangan, tolong dibuka sekalian, juga bisa ditunjukkan titik-titik yang rusak, menjadi bahan laporan kami ke pusat," katanya.
Menanggapi proses verifikasi yang berjalan lancar tersebut, Kepala Adi Widyalaya Saraswati, Ni Nyoman Suparwati, menaruh harapan besar agar lembaga pendidikan Hindu di wilayahnya dapat lolos dan masuk ke dalam kategori penanganan revitalisasi pemerintah.
"Mudah-mudahan ya, Pak. Kita ada dua saja yang Hindu (di sini), TK dan SD. Kalau misalnya mungkin memang masuk kategori, ya mudah-mudahan sih (bisa segera tertangani)," ujarnya penuh harap.
Kedua sekolah ini merupakan bagian dari 59 sekolah keagamaan di NTT yang diusulkan untuk menerima program revitalisasi. Seluruh hasil pendokumentasian dan penilaian tingkat kerusakan fisik dari verifikasi lapangan ini kelak akan menjadi landasan kebijakan pusat dalam menentukan langkah penanganan infrastruktur pendidikan yang lebih layak bagi peserta didik.
Kontributor: Josefina Eldorin Liberty Beribe, S.Ak
