Kupang (Bimas Hindu) — Dalam upaya memantapkan pemahaman moderasi beragama serta membangun sistem kewaspadaan dini terhadap potensi dinamika sosial keagamaan, Pembina Masyarakat (Pembimas) Hindu Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama dan Moderasi Beragama Hindu di Kupang, Selasa (6/10/2026).
Kegiatan strategis bertema "Merawat Kerukunan, Menguatkan Moderasi Beragama melalui Sistem Kewaspadaan Dini (Early Warning System) untuk Indonesia Damai" ini diikuti oleh 35 peserta yang terdiri atas pandita, pinandita, akademisi, cendekiawan, serta pimpinan lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat Hindu se-Provinsi NTT.
Rangkaian pembukaan dialog dihadiri oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah, Artadi Wijaya, Kabid Bimas Kristen Yakobis Oktavianus, Kabid Haji dan Bimas Islam H. Achmad Alkatiri, Ketua Tim Kerja SDM Vinsensia L. Moro (mewakili Kabag TU), Ketua Tim Kerja Kerja Sama Tokoh Agama dan Lembaga Keagamaan Pius Meak (mewakili Kabid Urakat), serta Penyelenggara Hindu Kankemenag Kota Kupang Pratama Bawa Agung Prakasa Samosir.
Dalam laporannya, Ketua Panitia, Maria M. Malinto, menegaskan bahwa kerukunan umat beragama merupakan modal utama dalam menjaga keutuhan bangsa.
"Moderasi beragama di internal umat Hindu perlu terus diperkuat dan diimbangi dengan sistem kewaspadaan dini (early warning system) agar setiap potensi gesekan sosial dapat dicegah secara cepat sebelum berkembang menjadi konflik," jelas Maria M. Malinto.
Saat membuka kegiatan, Plh. Kepala Kantor Wilayah, Artadi Wijaya, menyampaikan apresiasi atas capaian Provinsi NTT yang meraih penghargaan di bidang kerukunan keagamaan.
"Provinsi NTT telah mendapatkan penghargaan yang luar biasa dalam memelihara kerukunan. Kerukunan secara umum di daerah ini dapat terwujud karena adanya ketahanan dan kerukunan internal dari masing-masing umat beragama itu sendiri," tegas Artadi.
Ia menambahkan bahwa dialog ini menjadi ruang penting untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antar-lembaga keagamaan. "Harapan kami materi dari para narasumber dapat menjadi bahan pandangan bagi perwakilan lembaga keagamaan Hindu untuk menata internal serta mewujudkan kerukunan yang kokoh, baik di tingkat internal maupun eksternal," tuturnya.
Dialog ini menghadirkan empat narasumber ahli, yakni Pandita Ida Resi Agung Nanda Widya Kusuma Manuaba (memaparkan Tri Hita Karana dan Vasudhaiva Kutumbakam), Ketua FKUB NTT Yuliana Salosso (membahas peran FKUB merawat kerukunan), Sekretaris PHDI NTT I. G. B. Adwita Arsa (penguatan kelembagaan Hindu sebagai basis deteksi dini), serta Ketua Banjar Dharma Agung Kupang I Gede Arya Bawa (mengulas peran banjar sebagai pemersatu umat).
Melalui sinergi erat antara pemerintah, tokoh lintas agama, dan lembaga keagamaan ini, Ditjen Bimas Hindu berkomitmen untuk terus mengoptimalkan sistem kewaspadaan dini demi merawat kedamaian dan keharmonisan di seluruh Nusantara.
Kontributor: Josefina Eldorin Liberty Beribe, S.Ak
