Yogyakarta (Bimas Hindu) — Upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan formal keagamaan Hindu di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus didorong oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan turunnya tim dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) DIY untuk melaksanakan verifikasi awal terhadap pengajuan rehabilitasi bangunan, sekaligus melakukan pengecekan administrasi kelengkapan legalitas pendirian satuan pendidikan, Kamis (20/8/2026).
Verifikasi lapangan yang komprehensif ini menyasar empat lembaga pendidikan Hindu di wilayah DIY, yakni Adi Widyalaya Gautama dan Pratama Widyalaya Kumara Siddhi di Kabupaten Gunungkidul, Pratama Widyalaya Sari Mekar di Kabupaten Bantul, serta Pratama Widyalaya Kondho Bumi di Kabupaten Sleman.
Kegiatan peninjauan ini dipimpin oleh Ketua Tim Kementerian PU DIY, Yuniar Catur Putra Satya, beserta jajarannya. Turut mendampingi secara langsung dari pihak Kementerian Agama, Pembimbing Masyarakat (Pembimas) Hindu DIY, Didik Widya Putra, S.E., M.M., didampingi tim staf, serta dihadiri oleh para pengelola, kepala sekolah, dan tenaga pendidik dari masing-masing Widyalaya.
Dalam sambutannya, Pembimas Hindu DIY menyampaikan bahwa tahapan survei lapangan ini merupakan bagian krusial dari proses pemenuhan pengajuan bantuan rehabilitasi fisik dan pembangunan infrastruktur pendidikan keagamaan.
"Verifikasi awal ini menjadi bagian yang sangat penting untuk memastikan kecocokan kondisi riil di lapangan, baik dari sisi administrasi kelengkapan legalitas, maupun tingkat urgensi kebutuhan rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana pendidikan," ujar Didik Widya Putra menegaskan komitmen pengawalan mutu pendidikan.
Dalam pelaksanaannya, Tim Kementerian PU DIY melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap sejumlah aspek fundamental yang menjadi persyaratan mutlak. Verifikasi kelengkapan meliputi legalitas dokumen pendirian sekolah, sertifikat kepemilikan tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sinkronisasi rasio jumlah siswa, hingga data tenaga pendidik.
Tim teknis juga melakukan pengukuran tata ruang terhadap luas lahan dan luas bangunan guna memastikan kesesuaian antara data yang diajukan dengan kondisi faktual di lapangan. Pemetaan ini termasuk mengidentifikasi secara detail bagian-bagian bangunan yang mengalami kerusakan dan sangat mendesak untuk mendapatkan penanganan. Langkah mitigasi infrastruktur ini diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat sebagai pijakan tindak lanjut realisasi program.
Sebagai penutup rangkaian visitasi, Ketua Tim Kementerian PU DIY, Yuniar Catur Putra Satya, mengingatkan kepada seluruh kepala sekolah dan pengurus yayasan Widyalaya untuk senantiasa proaktif dan kooperatif dalam melengkapi dokumen susulan jika diperlukan.
"Kami berharap kepala sekolah dan pengelola masing-masing Widyalaya selalu siap apabila sewaktu-waktu dihubungi Tim Kementerian PU untuk melengkapi dokumen yang masih diperlukan. Tidak menutup kemungkinan, kami akan kembali melakukan kunjungan lapangan apabila dibutuhkan untuk melengkapi proses verifikasi lanjutan," ungkap Yuniar.
Verifikasi awal ini menjadi wujud langkah konkret dalam membangun sinergi lintas instansi antara Bimas Hindu DIY, Kementerian PU, dan pengelola satuan pendidikan Hindu di daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan, sehingga Widyalaya di DIY dapat segera berkembang menjadi ruang belajar yang aman, layak, dan representatif demi mencetak generasi Hindu yang berdaya saing.
Kontributor: Heni Purwanti
