Jakarta (BIMAS HINDU) — Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI menyelenggarakan kegiatan Buda Sanggrahana secara hybrid pada Rabu (6/5/2026). Kegiatan ini diikuti oleh Dirjen Bimas Hindu, para Pejabat Eselon II, III, dan IV Ditjen Bimas Hindu Pusat, Pejabat Fungsional Madya dan Muda, pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri (PTKHN) se-Indonesia, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bali, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota se-Bali, serta jajaran pembimas, penyelenggara, hingga Pokjaluh Hindu se-Indonesia.
Dalam arahannya, Dirjen Bimas Hindu menekankan pentingnya komunikasi yang transparan kepada umat terkait kondisi kebijakan dan anggaran pemerintah saat ini. Beliau menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran tidak hanya dialami oleh Ditjen Bimas Hindu, melainkan hampir seluruh kementerian dan lembaga.
“Teman-teman di daerah agar menyampaikan kondisi ini kepada umat secara terbuka. Jangan sampai umat merasa tidak mendapatkan informasi, dan hindari menjanjikan sesuatu yang belum pasti,” tegasnya.
Prof. I Nengah Duija juga mengaitkan kondisi tersebut dengan dinamika global yang turut berdampak pada kebijakan ekonomi nasional. Oleh karena itu, beliau meminta seluruh jajaran di daerah untuk tetap menjaga kepercayaan publik melalui komunikasi yang baik dan akurat.
Selain itu, Prof. I Nengah Duija menyoroti pentingnya kebijakan afirmatif di wilayah dengan basis umat Hindu yang kuat, seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Beliau juga mengapresiasi kehadiran aktif jajaran Kanwil Kemenag dalam forum ini, yang dinilai sebagai bentuk penguatan sinergi pusat dan daerah.
Terkait kebijakan kepegawaian, Dirjen Bimas Hindu menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya mengakomodasi kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk melalui penambahan tenaga ASN secara bertahap.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. I Nengah Duija juga menyampaikan apresiasi kepada tim kehumasan Ditjen Bimas Hindu yang dinilai telah berperan aktif dalam menyampaikan informasi dan publikasi program kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa peran kehumasan merupakan ujung tombak dalam membangun citra positif institusi.
Dirjen Bimas Hindu meminta agar fungsi kehumasan di daerah dapat lebih dioptimalkan, khususnya dalam mendokumentasikan dan mempublikasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di wilayah masing-masing.
“Saya mengapresiasi kerja tim humas Ditjen Bimas Hindu. Ke depan, saya minta humas di daerah dapat lebih maksimal dalam melakukan publikasi. Setiap kegiatan yang dilakukan agar didokumentasikan dengan baik dan dikirimkan kepada tim humas pusat,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pendidikan Hindu memaparkan sejumlah isu strategis di bidang pendidikan, di antaranya perkembangan pendirian satuan pendidikan Widyalaya Negeri di Bali, khususnya di Jembrana. Beliau mengungkapkan bahwa tantangan utama saat ini adalah pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk jenjang pendidikan menengah.
Prof. I Ketut Sudarsana mengajak seluruh jajaran di daerah untuk segera melakukan pemetaan kebutuhan guru serta menyiapkan langkah antisipatif, terutama bagi daerah di luar Bali yang belum memiliki satuan pendidikan Widyalaya.
Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan rencana pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru agama Hindu yang belum tersertifikasi, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan Hindu secara nasional.
Selain itu, Direktur Pendidikan Hindu menginformasikan kebijakan penggunaan ijazah tahun 2026 yang akan menerapkan dua skema, yakni ijazah cetak dan e-ijazah, sebagai masa transisi menuju digitalisasi penuh pada tahun 2027.
Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya penataan pasraman nonformal sebagai bagian dari penguatan pendidikan keagamaan Hindu berbasis masyarakat. Pemerintah mendorong agar seluruh satuan pendidikan nonformal memiliki legalitas yang jelas agar dapat memperoleh dukungan program secara optimal.
Melalui Buda Sanggrahana ini, Ditjen Bimas Hindu berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan serta memastikan pelayanan keagamaan dan pendidikan Hindu tetap berjalan optimal di seluruh Indonesia.
